Dan tindak lanjut dari temuan tersebut nantinya baru akan diteruskan kepada pihak berwenang seperti kepolisian. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Pertamina ini nantinya bisa apa saja.
"Dan pihak kepolisian juga bisa melakukan penyelidikan terhdap aduan masyarakat tersebut. Ada banyak instansi yang bisa melakukan penelusuran terkait aduan masyarakat, " ujar Gunawan.
Gunawan berharap, tentunya kita tidak mau ada praktek penyelewengan BBM bersubsidi seperti yang lagi hangat-hangatnya belakangan ini.Karena disaat BBM bersubsidi di selewengkan untuk kepentingan oknum tertentu, " tegasnya.
Tambah Gunawan, maka yang dirugikan ini masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Penyelewengan akan membuat jatah bagi mereka yang berhak berkurang saat di edarkan (SPBU), terjadi pembengkakan anggaran BBM bersubsidi pemerintah, menambah beban pelaku transportasi yang terpaksa membeli BBM non subsidi, menambah anggaran operasional dunia usaha hingga memicu terjadinya kenaikan harga barang atau inflasi di masyarakat.
"Jadi dampak kerusakan ekonomi dari penyelewengan BBM bersubsidi ini cukup banyak, selain bertentangan dengan aturan dan masuk dalam kategori tindakan pidana. Sehingga kita berharap tindakan seperti ini tidak terjadi di tanah air, " ujarnya.
Jadi sebaik apapun sistem yang dibangun dalam pengawasan penyaluran BBM tepat sasaran, namun kalau oknum yang menyelewengkan ini masih ada bahkan melibatkan oknum aparat, maka penyaluran BBM bersubsidi ini tidak akan pernah tepat sasaran.
Pihak SPBU sendiri belum memberikan keterangan terkait pihak operatornya melayani pembelian lewat jeringen dengan mengabaikan konsumen pengendara.
Pihak -pihak terkait yang sebelumnya mengaku ada kaitannya dengan pemilik SPBU, saat berkomentar kepada media ini tidak bersedia dipublis.
Sementara itu sampai saat ini Kapolsek Kuala AKP Ilham juga belum bersedia memberi keterangan terkait hal tersebut di wilayah hukumnya.
