jaringberita.com -Aroma dugaan korupsi Dinas Bina Marga Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara kembali menyeruak.
Teranyar, dugaan korupsi paket pekerjaan pembukaan dan pembentukan badan jalan di kawasan Kaldera, Kabupaten Toba dengan menelan anggaran Rp13.783.287.677 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari APBD tahun 2020.
Hal tersebut disampikan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (LSM-PERKARA) kepada wartawan.
Pengamat anggaran Sumatera Utara, Elfenda Ananda meminta dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), untuk segera merespon serta menindklanjuti dugaan koruspi tersebut.
"Karena Lembaga Swadaya Masyarakat salah satu bagian dari kontrol publik terhadap pekerjaan yang dilakukan pemborong atas uang rakyat. Apa yang disampaikan tersebut tentunya menjadi bagian perhatian masyarakat atas hasil pembangunan yang akan dinikmati dari uang rakyat dalam bentuk pajak,"kata Elfenda kepada media, Sabtu (1/10).
Menurutnya, apa yang dilaporkan dalam pemberitaan pada beberapa media, secara lengkap dijelaskan kenapa LSM tersebut ingin melaporkan kasus ini karena ada dugaan kolusi, penggelembungan harga, pengurangan volume pekerjaan, tidak sesuai spesifikasi teknis dan sebagainya.
Artinya lanjut Elfenda, laporan dari pemberitaan ini bisa dipelajari oleh kejatisu sekaligus mencek kebenaran laporan tersebut.
Apabila memang memenuhi unsur yang dituduhkan LSM tersebut bisa ditindak lanjuti. Sebaliknya, apabila tidak ada memenuhi unsur tersebut pihak kejatisu bisa menjelaskannya secara transparan.
"Kita tahu persis bahwa proyek ini merupakan proyek nasional. Yakni pembangunan Kawasan geopark kaldera Toba. Pekerjaan yang dibawahi oleh kementrian PUPR tersebut tentunya merupakan gengsi secara nasional karena telah berhasil secara umum untuk pembangunan infrstruktur. Jadi, jangan sampai ini mencoreng wajah pemerintah pusat atas pembangunan tersebut,"tandas mantan Ketua FITRA Sumut ini.
