jaringberita.com -Hasil korupsi Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin, yang diduga digunakan untuk membayar jasa lembaga survei elektabilitas, tidak membuat netizen kaget. Diduga, hal yang sama dilakukan kepala daerah lain.
Akun @politikhariini mengungkap pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut Abdul Latif diduga mematok tarif Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta dalam lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.
“Bupati Bangkalan sewa lembaga survei pakai duit korupsi,” ujar @politikhariini.
Akun @G336387 tidak percaya ada Kepala daerah yang mau bayar lembaga survei politik menggunakan uang untuk keluarga dan anak istri. Kata dia, mayoritas atau sangat mungkin atau probabilitas maksimum dari hasil KKN, uang gelap, duit setan.
“Testimoni nie, duit hasil korupsi buat bayar lembaga survei. Apa yang lainnya nggak begitu juga,” ungkap @BosPurwa.
“Yang lainnya dan yang masih di atas juga begitu, makanya jangan mudah percaya dengan survei-survei yang ada sekarang. Harga diri tukang survei sudah tergadaikan,” ujar @KickSycophant.
Akun @jamalnst76 mendesak KPK membuka lembaga survei yang menerima uang hasil korupsi Bupati Bangkalan. Termasuk, berapa duit masing-masing dapatnya para lembaga survei politik tersebut.
“Nah lo, siapa yang suka main survei-survei. Ini ada indikasi melakukan hal yang sama,” ujar @MrEqualizer2024.
“Serupa dengan para capres saat ini,” tambah @nicolesyahp. “Tukang survei kelas bupati bayarannya segitu ya? Kalau kelas capres seberapa ya,” tambah @suijtihad.
Akun @MrEqualizer2024 mengatakan, lembaga survei yang bekerja sama dengan Bupati Bangkalan harus mengembalikan uang hasil korupsi. Soalnya, di dunia selebritas, kalau dapat bayaran dari hasil korupsi, uangnya harus dikembalikan.
“Suruh pulangin duit buat bayar survei,” ujar @armeyn_n. “Bisnis yang menjanjikan, bikin lembaga survei,” sambung @sunardia29. “Gede juga biaya surveinya. Pantas kaya raya,” tambah @ZZaipullani.
Akun @richadmustova menyoroti modus yang dilakukan Bupati Bangkalan. Menurutnya, Bangkalan hanya puncak gunung es. Kata dia, suap lelang jabatan juga terjadi di banyak daerah.
“Termasuk ketika penerimaan ASN pasti ada calo yang nawarin,” ungkapnya.
Senada dilontarkan @Uzumaki97601499. Kata dia, semua juga begitu dari zaman purba, sudah rahasia umum. Terutama, kalau mau jadi PNS, polisi, TNI dan lembaga hukum lainnya.
“Yang masih kaget sama beginian, coba deh main jauhan dikit,” saran dia.
Akun @Moly28345854 mendesak KPK bergerak cepat menyelesaikan kasus Bupati Bangkalan. KPK jangan banyak tiduran bila ada musim penerimaan ASN.
“Hanya KPK lah yang mampu menangkap kolusi, karena mereka punya alat sadap, karena kolusi sulit dibuktikan,” tuturnya.
Sementara, @yunankingstar1 meminta publik bersabar. KPK akan secepatnya membongkar dan menyelesaikan kasus ini. Kata dia, seperti dilansir dari RM.id, KPK hingga kini telah memeriksa puluhan saksi terkait suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. KPK juga menyita uang.
