jaringberita.com -Upaya meningkatkan produktivitas pangan, Pemerintah disarankan mengandalkan pemanfaatan teknologi daripada melakukan ekstensifikasi lahan hutan dan gambut. Sebab, hal tersebut diyakini lebih efektif dan ramah lingkungan.
Head of Agriculture Research dari Center for Indonesian policy Studies (CIPS) Aditya Alta menilai positif langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggenjot kerja sama dengan banyak pihak dari dalam dan luar negeri untuk mengantisipasi krisis pangan global.
Namun yang tak kalah penting, ditekankan Aditya, Pemerintah harus memberikan dukungan pada riset dan inovasi. Termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian agar lebih produktif.
Pasalnya, selama ini yang menjadi permasalahan ketahanan pangan yaitu terkait lumbung pangan, keterjangkauan dan keragaman pangan. Jadi bukan cuma soal ketersediaan saja.
Ia menyebutkan, Global Food Security Index dari the Economist Intelligence Unit mencatat, bahwa Indonesia berada di peringkat 37 dari 113 negara dalam kategori ketersediaan. Untuk kategori keterjangkauan, Indonesia menempati peringkat 54. Dan, untuk kategori kualitas dan keamanan, termasuk di dalamnya keragaman pangan, berada di urutan 95.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa program swasembada pangan yang mengandalkan perluasan lahan. Terutama alih fungsi lahan hutan dan gambut, tidak efektif dalam menjamin peningkatan produksi dan produktivitas pangan.
Justru, papar dia, alih fungsi lahan hutan dan gambut ini dikhawatirkan dapat merusak lingkungan serta memperparah krisis iklim.
Karena itu, pihaknya merekomendasikan, agar peningkatan produktivitas komoditas pangan dilakukan tanpa melalui ekstensifikasi lahan. Tetapi dengan investasi, mekanisasi dan adopsi teknologi pertanian. Serta teknik budidaya yang baik, perluasan jaringan irigasi dan mitigasi perubahan iklim dengan modifikasi cuaca
Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yakin bisa berperan besar menjaga ketahanan pangan.
Hal ini disampaikan Direktur Bisnis Bulog Febby Novita, dalam Forum Ketahanan Pangan Global yang merupakan side event G20 pada 12-13 November 2022.
Forum ini diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerja sama dengan Atlantic Council.
Bulog memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang pangan.
Menurutnya, Bulog sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam bidang pengelolaan pangan, akan terus memastikan pangan di dalam negeri tercukupi secara merata di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut dikatakannya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kali ini fokus pada pembahasan isu ketahanan pangan.
Guna menyikapi isu krisis pangan ini, sambung dia, Indonesia mengajak G20 untuk membangun solidaritas global. Terutama dengan membantu negara-negara yang paling membutuhkan.
Di kesempatan yang sama, Atlantic Council President dan CEO (Chief Executive Officer) Frederick Kempe mengatakan, perang antara Ukraina dan Rusia dan pandemi Covid-19, telah membentuk fokus baru terhadap kerentanan ketahanan pangan dan rantai pasok.
Upaya untuk menjaga ketahanan pangan juga dilakukan Holding BUMN Pangan (ID Food), dengan cara menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam forum Business 20 (B20), pada 11-12 November 2022, di Bali.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, selaku induk Holding ID Food Frans Marganda Tambunan menjelaskan, pihaknya ingin memperluas potensi kerja sama di sektor pangan. Khususnya pertanian seperti padi, hingga buah-buahan.
Selain itu, ia melihat potensi kerja sama lainnya dalam meningkatkan sektor perdagangan pangan. Di antaranya perdagangan palm fruit dan Indonesia tropical fruit. Termasuk menjalin kolaborasi antar pelaku usaha pangan dan private sector lokal Indonesia.
Menurutnya, Indonesia kaya dengan buah tropis nusantara yang memiliki nilai tambah dan kompetitif untuk pasar domestik dan internasional.
Sehingga ID Food mendukung Pemerintah Indonesia terhadap potensi peluang perdagangan tingkat global untuk komoditas buah-buahan.
Sementara itu, UEA merupakan eksportir kurma terbesar dunia. Dan minat konsumsi kurma di Indonesia cukup banyak. Sehingga ada peluang peningkatan perdagangan pangan yang dapat dikerja samakan dengan perusahaan terkait di UEA, maupun pelaku usaha pangan di Indonesia.
Beberapa waktu lalu, ia menyampaikan, bahwa penguatan ekosistem pangan di negara G20 bisa menjadi langkah mengantisipasi krisis pangan.
Caranya, dengan menghadirkan ekosistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir. Apalagi potensi sinergi sektor pangan dengan G20 juga cukup besar. Di antaranya seperti lansiran dikutip dari RM.id, dengan pengembangan jaringan pasar internasional.
