Menurut Bhima, hal inilah yang menurunkan inflasi inti, karena demand (permintaan) melemah. Namun yang menjadi tugas utama Pemerintah, yakni mengendalikan cost push inflation, atau kenaikan inflasi akibat biaya produksi dan operasional perusahaan yang meningkat.
Seperti naiknya biaya bahan baku, karena harga komoditas meningkat, atau tarif angkutan naik karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak.
“Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yakni mengendalikan sisi penawaran lewat intervensi di pangan dan energi. Selama cost push masih terjadi, naiknya bunga acuan tidak serta merta akan menurunkan inflasi umum,” jelas Bhima.
Selain itu, lanjut Bhima, harus diakui pula bahwa tren kenaikan suku bunga acuan seiring dengan pemulihan ekonomi, akan memberikan risiko lain terhadap industri jasa keuangan. Mulai dari pertumbuhan kredit terbatas, hingga kenaikan tingkat kredit macet.
Pada akhirnya akan mengganggu konsumsi masyarakat. Sehingga pengusaha mungkin akan sedikit mengerem pembiayaan.
“Meski ada pertumbuhan, sektor usaha dan perbankan tetap harus waspada. Kita berharap, pertumbuhan kredit masih bisa di kisaran 10 persen ke atas,” ungkap Bhima.
Terpisah, Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social, Economic and Digital (ISED) Ryan Kiryanto berpendapat, kenaikan repo rate sudah tepat, taktis dan timely. Keputusan tersebut menyiratkan langkah BI yang front loaded, pre-emptive dan forward looking.
Terutama, untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (overshooting), berkisar 6 sampai 7 persen pasca kenaikan harga BBM.
