PB HMI Minta Kapolri dan Kompolnas Usut Dugaan Pelanggaran Kombes Teguh Triwantoro


PB HMI Minta Kapolri dan Kompolnas Usut Dugaan Pelanggaran Kombes Teguh Triwantoro
Istimewa
Wasekjen PB HMI M Nur Latuconsina

"Inikan tidak memperlihatkan jiwa kesatria, seorang anggota Kepolisian. Kalau memang tidak salah, ya ajukan saja pembelaan di internal atau Komite Etik Polri. Gak perlu sok jago menentang pimpinan di publik," ucapnya.

PB HMI melihat dan berdasarkan data yang diterima, diduga ada pelanggaran disiplin dan etik yang dilakukan oknum berpangkat Kombes tersebut.

Dimana, SP2HP yang ditujukan ke pendumas di Bid Propam yang beredar, disebutkan bahwa Eks Kasatreskrim Polres Bulungan Iptu MK terbukti bersalah berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan awal.

"Loh inikan aneh bin ajaib," ucapnya.

Seharusnya, sambung dia, di dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terduga pelanggar dinyatakan terbukti bersalah setelah melewati sidang KKEP. Kalau perkara oknum anggota kepolisian masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan gelar perkara, maka sifatnya adalah rekomendasi.

Rekomendasi itu apakah dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pelanggarannya dengan kategori, ringan, sedang atau berat.

"Bukan sebaliknya, menyatakan terbukti bersalah, padahal belum diputuskan oleh KKEP. Inikan kita bertanya, ada apa, apa ada yang pesan?," tanya Nur.

Penulis
: izl
Editor
: Nata

Tag: