Apa tanggapan koalisi pemerintah soal pernyataan Paloh itu? Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Muhammad Sarmuji menegaskan, hanya Jokowi yang bisa merasakan, partai mana yang benar-benar mendukung pemerintahannya. Lagipula, kata dia, tak elok bila NasDem mengklaim hanya satu-satunya partai yang loyal terhadap pemerintah.
“Program Pak Jokowi bisa terealisasi dengan baik di saat sulit sekarang tentu karena ditopang oleh koalisi yang kokoh,” kata Sarmuji.
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan, suksesnya program pemerintah karena dukungan yang kuat dari parlemen. Selama ini, kata dia, partai koalisi yang ada di DPR, tetap solid mengawal kebijakan strategis dari pemerintah.
“Jadi tidak ada gunanya mengklaim sebagai partai yang paling ini, paling itu. Semua beban kita sangga bersama,” sindirnya.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengamini bahwa semua partai koalisi mendukung kenaikan harga BBM. Namun, PAN sendiri memberikan sejumlah catatan. Seperti, mendorong revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM harus memperjelas soal penerima BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Revisi Perpres tersebut dapat menjadi payung hukum dalam memberikan tindakan terhadap pihak yang melanggar. Misalnya, masyarakat mampu yang justru menggunakan Pertalite. Atau pengusaha tambang maupun perkebunan yang mengkonsumsi Solar, bisa diberikan sanksi melalui Perpres tersebut.
PAN juga meminta Pemerintah melakukan evaluasi soal mekanisme penyaluran subsidi BBM. “Agar subsidi ini diberikan tidak dalam bentuk subsidi produk, tapi subsidi kepada penerima sehingga lebih tepat sasaran,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Riza meminta agar Paloh tidak menyinggung komitmen partai lain. Sebab, semua partai koalisi mendukung kenaikan harga BBM.
“Apalagi, ini menyangkut hubungan Pak Surya atau Partai NasDem dengan Presiden terkait Pilpres 2024. Pilihan menentukan jalan,” tutur Faisol.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang, pernyataan Paloh sebagai sikap bahwa dirinya memahami kemitraan politik dengan Pemerintah. Di sisi lain, NasDem juga punya hak menentukan pilihannya di Pemilu 2024.
Terlebih, saat ini NasDem berada di atas angin. Pertama, karena NasDem memiliki kandidat kuat di Pilpres 2024. Kedua, Paloh paham betul bahwa Jokowi tidak akan mengamputasi menteri yang berasal dari NasDem.
“Kalaupun reshuffle itu terjadi, hanya akan mengasar satu dari tiga kursi. Kecil kemungkinan Jokowi berani menghapus NasDem dari kabinet,” ulas Dedi.
