jaringberita.com -Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak yang berarti terhadap elektabilitas dua partai politik raksasa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) justru meroket.
Hal ini diketahui dari hasil survei terkini, lembaga survei Charta Politika Indonesia yang dirilis kemarin. “Walaupun PDIP berada di tingkat pertama, tetapi menjadi penurunan angka yang cukup absolut,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, saat menyampaikan rilis secara daring, kemarin.
Dirincikan, saat ini PDIP masih di posisi puncak dengan elektabilitas sebesar 21,4 persen. Menurun 2,7 persen dari survei sebelumnya yaitu 24,1 persen. Menurutnya, sebelum kebijakan kenaikan harga BBM, suara PDIP cenderung stabil.
Dijelaskan, menurunnya suara PDIP ini karena berbanding lurus dengan performa atau tingkat kesukaan publik terhadap Pemerintah. Ihwal ini, lebih dari 50 persen responden tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Dampaknya, elektabilitas PDIP ikut terbawa turun.
“Ketika kepercayaan publik terhadap Pemerintah menurun, partai yang terasosiasi Presiden akan mengalami hal sama,” ungkapnya.
Menariknya, situasi itu tidak berbanding lurus dengan Partai Gerindra. Salah satu partai pendukung Pemerintah yang menempatkan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Dewan Pembina, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf). Tercatat, Gerindra berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 14,8 persen. Naik dari sebelumnya di angka 13,8 persen.
Menurutnya, moncernya Gerindra ini karena kesolidan dalam mencapreskan Prabowo dan telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diberi nama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). “Gerindra malah naik. Gerindra ini kan fans klub. Magnet elektoralnya ketumnya itu sendiri,” kelakarnya.
Selanjutnya, ada Partai Golkar di angka 9,8 persen, PKS 7,5 persen, Demokrat 6,6 persen, dan NasDem 4,8 persen. “Golkar turun, PKB naik sedikit. Nah, PKB ini tidak mendapatkan efek sebesar Gerindra, karena yang diumumkan namanya baru Capres. Tidak menjawab ketum Cak Imin nyapres atau tidak,” ungkapnya.
Yunarto menjelaskan, hasil elektabilitas parpol ini berangkat dari survei awal yang menyatakan setuju atau tidak terhadap Pemerintah terhadap kenaikan harga BBM berbasis kondisi minyak dunia pada tanggal 3 September 2022. Hasilnya, terdapat 69 persen responden tidak setuju atas kebijakan kenaikan harga BBM. Sisanya, 22 persen setuju atas keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM.
Berangkat dari angka 69 persen yang menolak, apa yang dilakukan setelah kenaikan harga. Jawabannya, 51,4 persen akan diam saja, 21,7 persen akan protes di media sosial, dan 17,8 persen mau berdemonstrasi.
Survei Charta Politika ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dan metode sampling dengan jumlah sampel 1.229 dan margin of error 2.82 persen. Survei dilakukan pada periode 6 hingga 13 September 2022, dengan wilayah survei seluruh kelurahan atau desa. kriteria responden minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilihan.
Menanggapi hasil survei ini, politisi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras bersyukur partainya mengalami peningkatan elektabilitas ditengah kenaikan harga BBM.
Baginya, itu cermin kepercayaan terhadap Gerindra yang harus dijaga dan dikembalikan kepada rakyat berupa kinerja wakil partai yang baik. “Alhamdulillah jika terjadi kenaikan elektabilitas,” ujar Aras.
Prinsipnya, seperti dilansir RM.id, Partai Gerindra akan terus menerus bekerja meyakinkan masyarakat bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto ini selalu berpihak kepada rakyat. Termasuk, kebijakan kenaikan harga BBM. Partai Gerindra, termasuk bagian yang mengkritisi ini.
