jaringberita.com -Koalisi Barisan Nasional (BN) 'kawin paksa' dengan Anwar Ibrahim, Pemimpin Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terpilih menjadi Perdana Menteri (PM). BN yang semula ingin menjadi oposisi, balik badan mendukung kepemimpinan Anwar, usai disuruh Raja Malaysia.
Penantian panjang Anwar Ibrahim untuk jadi orang nomor satu di Malaysia, berakhir manis. Anwar akhirnya resmi menjadi PM usai dilantik Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kemarin sore.
Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, pengangkatan mantan Wakil PM Malaysia itu dilakukan sesuai dengan Pasal 40 (2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal.
Kata dia, penunjukan Anwar dilakukan setelah Raja mempertimbangkan pendapat para Penguasa Melayu yang mengadakan pertemuan khusus di Istana Negara. Koalisi Barisan Nasional (BN) jadi salah satu kunci terpilihnya Anwar, setelah sempat menyatakan akan menjadi oposisi.
Namun, koalisi itu akhirnya menyatakan siap bergabung dalam Pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Maslan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Organisasi Nasional Melayu (UMNO), partai yang memimpin Koalisi BN.
Keputusan itu diambil dalam pertemuan Dewan Syuro UMNO. Kata Maslan, partainya telah mempertimbangkan dengan hati-hati poin-poin utama setelah diskusi antara BN, dengan PH dan PN (Perikatan Nasional) kubu Muhyiddin Yassin.
Dia bilang, dengan suara bulat, Dewan Syuro memutuskan untuk mematuhi keinginan Yang Mulia Raja agar BN mendukung dan ambil bagian dalam Pemerintahan Persatuan.
"Ini untuk memastikan terbentuknya Pemerintahan yang stabil dan makmur," terang Maslan, dilansir Channel News Asia, kemarin.
Sebelumnya, Senin (21/11), pimpinan Koalisi BN dan PH telah melakukan pertemuan. Saat itu, Anwar mengaku, ada hal positif terkait pembentukan Pemerintahan.
Tapi, sehari kemudian, BN justru menegaskan siap menjadi oposisi. Kemarin, sikap mereka kembali berubah. Setelah pada Rabu (23/11) mereka melakukan pertemuan dengan PN dan Raja. Maslan menambahkan, Dewan Syuro UMNO akan mematuhi dan menerima pembentukan Pemerintahan Persatuan atau struktur Pemerintahan lainnya yang akan ditetapkan raja.
"Selain itu, UMNO juga mendukung kepemimpinan Presiden partai, Ahmad Zahid Hamidi," jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad Zahid yang juga Ketua Koalisi BN Ahmad Zahid, Wakilnya Mohamad Hasan, dan Sekjen BN Zambry Abdul Kadir, menyambangi Istana Negara. Setelah beraudiensi dengan Raja, Ahmad Zahid mengatakan, Raja telah meminta 30 anggota parlemen BN untuk ambil bagian dalam Pemerintahan Persatuan.
"Keputusan Tuanku adalah membentuk Pemerintahan Persatuan," kata Ahmad Zahid.
Terpisah, Kepala Strategis Social & Economic Research Initiative (SERI) Rashaad Ali menyebut, saat ini BN adalah partai kunci negosiasi antara PH dan PN. Kendati demikian, situasi di dalam BN cukup rumit.
Rashaad melihat Ahmad Zahid disalahkan atas kekalahan UMNO. "Dia (Ahmad Zahid-red) presiden UMNO. Dia juga ketua BN. Jadi cukup sulit membuat keputusan tanpa dia. Mencoba mengeluarkannya bukanlah proses yang mudah," katanya.
Rashaad menyebut, masalah dalam koalisi merupakan bagian dari fragmentasi UMNO dan BN. Dia bilang, koalisi itu harus melihat peluang saat ini. Mereka harus melihat hasil pemilu ini sebagai landasan untuk membangun kembali kekuatan.
Karena UMNO berada dalam posisi genting selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, partai-partai komponen BN masih berjuang untuk memecahkan kebuntuan yang dialami PH atas suara non-Muslim. Mereka harus melihat skenario ini, dan berpikir cara terbaik.
Seperti diketahui, yang dilansir dari RM.id, suara BN dalam pemilu terakhir jeblok, dengan hanya memperoleh 30 kursi parlemen.
Sementara Koalisi PN memperoleh 73, dan PH 81. Koalisi PH mendapat tambahan kursi melalui Syed Saddiq dari Aliansi Demokrasi Bersatu Malaysia (MUDA). Sehingga mereka memperoleh 82.
Suara BN menjadi sangat penting, untuk memenuhi 112 dari 222 kursi parlemen untuk membentuk Pemerintahan.
