jaringberita.com -PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) meneken kerja sama dengan tujuh perusahaan pelat merah untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Sinergi ini bentuk komitmen BUMN mendukung Pemerintah mencapai target bebas emisi pada 2060.
WIMA merupakan anak usaha BUMN (Badan Usaha Milik Negara) konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. WIMA merupakan principal sepeda motor listrik Gesit, yang berkomitmen memasok kebutuhan kendaraan listrik. Yang nantinya akan digunakan sebagai kendaraan operasional dan kendaraan dinas BUMN.
Tujuh BUMN yang melakukan kerja sama dengan WIMA, yakni PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), MIND ID, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Mereka melakukan Nota Kesepahaman dalam rangka mendukung percepatan KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) di lingkungan grup perusahaan BUMN.
Direktur Utama WIMA M Samyarto menjelaskan, kerja sama ini merupakan bentuk sinergi BUMN dalam mendorong dan mendukung komitmen Indonesia. Khususnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta wujud nyata mendukung program transisi energi bersih di Indonesia dan net zero emission pada 2060.
“WIMA akan terus mendukung dan bekerja sama dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” kata Samyarto di Jakarta, Kamis (20/10).
Samyarto berharap, melalui kerja sama tersebut dapat membantu percepatan program sepeda motor listrik untuk kemandirian energi nasional. Hal tersebut juga mencerminkan komitmen BUMN terhadap Presidensi G20 pada 2022.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, pihaknya bersama BUMN saat ini tengah berupaya mempercepat ekosistem KBLBB. Di mana ekosistem berbasis kendaraan listrik cukup banyak, mulai dari produksi kendaraan hingga konsumen kendaraan listrik.
“Gesit mempunyai pangsa pasar 16 sampai 18 persen untuk produksi motor listrik ke depannya. Pengembangan motor listrik ke depannya sangat penting untuk terus didorong,” ucap Pahala di acara SOE (State Owned Enterprise) International Conference, Rabu (19/10).
Apalagi penghematan yang didapat masyarakat dari penggunaan kendaraan listrik dibanding motor BBM (Bahan Bakar Minyak), lumayan besar. Menurut perhitungannya, masyarakat bisa hemat Rp 1 juta sampai 1,5 juta per tahun.
“Pemerintah juga peroleh keuntungan karena bisa kurangi subsidi, mitra ojek online bisa hemat Rp 2,5 sampai 3 juta setahun,” rinci mantan bos BTN ini.
Ia menegaskan, dalam menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengeluarkan surat edaran mengenai beberapa imbauan.
Pertama, mengimbau BUMN untuk tidak lagi melakukan pembelian motor atau mobil yang berbasis BBM.
“Mulai pindah ke motor listrik. Karena penghematan Pemerintah jelas, BUMN jelas, operasi jelas, harga motor listrik juga sudah sama, ini harap bisa,” pintanya.
Kemudian, mendorong PLN dan Pertamina, untuk memanfaatkan aset yang dimiliki. Misalnya seperti SPBU Pertamina, Kantor PLN untuk dapat menyediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Juga dilakukan rapat intensif dengan kementerian lain, untuk bersama-sama membentuk kesepakatan membuat regulasi dan insentif yang lebih komprehensif. Termasuk standarisasi mengenai baterai dan motor listrik.
Menyoal ini, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan, pihaknya mempunyai beberapa strategi yang akan digunakan dalam mendorong transisi energi. Strategi pertama yakni pengusahaan lahan tambang.
Hal tersebut penting dilakukan mengingat cadangan mineral yang dimiliki Indonesia keberadaannya masih cukup besar. Kedua, yakni kepemimpinan pasar. Kemudian berikutnya, yakni program dekarbonisasi melalui beberapa scope.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini MIND ID sudah menurunkan 1,5 persen emisi karbon di luar program dekarbonisasi dari target 15,8 persen pada 2030. Sementara jika program dekarbonisasi telah berjalan sepenuhnya, maka angka pengurangan emisi tersebut tentunya akan semakin besar.
Dukungan Pemerintah
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengapresasi recana BUMN memakai kendaraan listrik untuk operasional.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi awal mula pengenalan dan rencana masif ke masyarakat dalam menciptakan pasar kendaraan roda dua listrik.
“Produksi motor listrik perlu didukung karena kendaraan itu lebih hemat energi. Apalagi BUMN sebagai pelopor, itu sangat bagus dan perlu didukung,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Fabby menyebut, pengisian baterai isi ulang motor listrik hingga penuh membutuhkan waktu tiga sampai empat jam. Sekali pengisian, motor dapat digunakan untuk menempuh jarak 50 kilometer (km).
Jika dikonversi dalam rupiah, pengguna hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 1.800 untuk satu kali isi ulang baterai hingga penuh.
“Sementara motor biasa butuh Pertalite Rp 10.000 untuk menempuh jarak 40 hingga 50 kilometer. Efisiensi Gesits bisa dilakukan dari segi energi,” kata dia.
Efisiensi itu, sebut Fabby, setidaknya juga bisa membantu negara menyelesaikan persoalan yang timbul akibat impor BBM dan minyak mentah. Apalagi jumlah kendaraan roda dua di Indonesia sangat banyak. Pemerintah juga perlu mengurangi impor BBM dan defisit perdagangan bisa terkendali.
Ia menambahkan, pemakaian motor listrik bisa mengurangi jumlah polusi karena kendaraan itu tidak mengeluarkan emisi. Karena itu, tegas Fabby, untuk mendukung industri motor listrik, Pemerintah perlu turut serta menciptakan pasar motor listrik.
Pasar sepeda motor di Indonesia cukup tinggi hingga mencapai sekitar 6 juta unit per tahun, menurut data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).
Di China, Pemerintah menciptakan pasar motor listrik dengan melarang sepeda motor dengan combustion engine (mesin pembakaran) di zona-zona tertentu.
“Hal itu, membuat industri motor listrik berkembang dan meningkat. Selain itu, Pemerintah juga bisa membantu produsen untuk membuat harga motor listrik lebih terjangkau,” katanya.
Fabby bilang, harga motor listrik saat ini sekitar Rp 25 jutaan. Menurutnya, kurang menarik bagi para konsumen karena tidak jauh berbeda dengan motor biasa. Sementara di China dan Taiwan, harga motor listrik hanya belasan juta rupiah.
Karenanya dia menyarankan, Pemerintah untuk tidak terlalu overprotective terhadap motor listrik ini. Seperti dilansir dari RM.id, setidaknya dalam waktu tiga sampai lima tahun pertama, Pemerintah bisa beri intensif me[1]bantu kinerja produsen.
