Juga dilakukan rapat intensif dengan kementerian lain, untuk bersama-sama membentuk kesepakatan membuat regulasi dan insentif yang lebih komprehensif. Termasuk standarisasi mengenai baterai dan motor listrik.
Menyoal ini, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan, pihaknya mempunyai beberapa strategi yang akan digunakan dalam mendorong transisi energi. Strategi pertama yakni pengusahaan lahan tambang.
Hal tersebut penting dilakukan mengingat cadangan mineral yang dimiliki Indonesia keberadaannya masih cukup besar. Kedua, yakni kepemimpinan pasar. Kemudian berikutnya, yakni program dekarbonisasi melalui beberapa scope.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini MIND ID sudah menurunkan 1,5 persen emisi karbon di luar program dekarbonisasi dari target 15,8 persen pada 2030. Sementara jika program dekarbonisasi telah berjalan sepenuhnya, maka angka pengurangan emisi tersebut tentunya akan semakin besar.
Dukungan Pemerintah
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengapresasi recana BUMN memakai kendaraan listrik untuk operasional.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi awal mula pengenalan dan rencana masif ke masyarakat dalam menciptakan pasar kendaraan roda dua listrik.
“Produksi motor listrik perlu didukung karena kendaraan itu lebih hemat energi. Apalagi BUMN sebagai pelopor, itu sangat bagus dan perlu didukung,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Fabby menyebut, pengisian baterai isi ulang motor listrik hingga penuh membutuhkan waktu tiga sampai empat jam. Sekali pengisian, motor dapat digunakan untuk menempuh jarak 50 kilometer (km).
Jika dikonversi dalam rupiah, pengguna hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 1.800 untuk satu kali isi ulang baterai hingga penuh.
“Sementara motor biasa butuh Pertalite Rp 10.000 untuk menempuh jarak 40 hingga 50 kilometer. Efisiensi Gesits bisa dilakukan dari segi energi,” kata dia.
Efisiensi itu, sebut Fabby, setidaknya juga bisa membantu negara menyelesaikan persoalan yang timbul akibat impor BBM dan minyak mentah. Apalagi jumlah kendaraan roda dua di Indonesia sangat banyak. Pemerintah juga perlu mengurangi impor BBM dan defisit perdagangan bisa terkendali.
