Sementara untuk transportasi distribusinya, dapat dibantu Pemda yang dananya diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga harga jual tidak terlalu tinggi.
Tito bilang, pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, Presiden menghendaki kecepatan untuk pembangunan atau program-program digenjot, agar konsumsi dan belanja masyarakat meningkat, ekonomi akan bergulir lebih baik.
Tito juga meminta Pemda meningkatkan ekonomi dengan mendukung kegiatan-kegiatan seni dan olahraga. Selain itu, mempermudah perizinan kegiatan-kegiatan seni dan olahraga dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.
BACA JUGA :
Gawat ! Bank BCA Terlibat Kasus Judi Online Jhoni Alias Apin BK
Selanjutnya, Tito menjelaskan hilirisasi produk yang tidak boleh terfokus di bidang tambang, tapi juga di bidang perikanan.
Soal ketersediaan pangan, kata dia, Pemda terus menjaga keterjangkauan barang dan harga di masyarakat.
Pemda diminta melakukan monitoring komoditas pangan, mengecek langsung ke lapangan, menjalin kerja sama dengan daerah yang surplus komoditas, hingga memberikan subsidi transportasi pada para pelaku usaha.
Tito berpesan, kalau tidak bisa kepala daerahnya, paling tidak kepala dinas perdagangan misalnya, Satgas Pangan untuk mengecek langsung, karena Presiden mengecek langsung harga-harga itu.
Menurutnya, seperti dilansir rm.id, terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, Pemda perlu menganggarkan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa.
Kemendagri telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan rapat koordinasi secara hybrid mengenai evaluasi pembelian produk dalam negeri oleh daerah.
