jaringberita.com -Pemerintah terus mempercepat pengembangan industri dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan, mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019. Dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pemakaian kendaraan listrik di lingkungan kedinasan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya ini dilakukan sebagai langkah menuju transisi energi, sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Khususnya ekonomi hijau yang jadi satu keharusan di masa depan.
“Indonesia terus mempromosikan ekosistem kendaraan listrik, karena kebijakan ini diharapkan menjadi kunci ekonomi hijau di masa depan,” kata Airlangga.
Airlangga optimis, ke depannya pengembangan kendaraan listrik bisa terus digenjot dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tinggi. Terutama, karena Indonesia menyimpan cadangan nikel tertinggi di dunia.
Diharapkan, pengembangan hilirisasi investasi. Terutama Electric Vehicle/EV Ekendaraan listrik) ini bisa didorong sesuai dengan road map otomotif. “Kami menargetkan 20 persen penggunaan EV berbasis elektrik pada 2027,” ujar Airlangga.
Untuk jangka panjang Pemerintah terus berkomitmen dengan berbagai strategi. Termasuk implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan pengembangan perekonomian berbasis prinsip ekonomi hijau.
Kemudian mendorong pemasukan investasi pada Indonesia Investment Authority (INA) yang diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) juga dalam beberapa program infrastruktur.
“Langkah deregulasi ini terus dilakukan Pemerintah. Diharapkan, sistem perizinan bisa dilaksanakan secara lebih baik. Terutama dalam pengembangan izin berbasis risiko,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga hanya memperbolehkan kendaraan listrik yang bisa digunakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakanI IKN akan mengusung konsep Smart City and Smart Living. Sehingga, kendaraan yang digunakan harus ramah lingkungan dan identik dengan masa depan. Sementara sumber energi yang dipakai berasal dari renewable industri. “80 persen sumber energinya berasal dari renewable industri. Mobil di sana nanti harus mobil listrik,” ujar Jokowi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan prospek kendaraan listrik bagi kemajuan perekonomian Indonesia cukup besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pasalnya desakan transisi energi memang tidak bisa dihindari. Proyeksi penjualan kendaraan listrik juga cukup ambisius yakni 2,7 juta unit pada 2030.
“Ini akan jadi keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia selama bisa termanfaatkan dengan baik oleh perusahaan BUMN hingga pengusaha lokal di dalam negeri” terang Bhima.
Namun begitu, lanjut Bhima ada problem yang harus bisa diselesaikan. Khususnya untuk pengembangan bahan baku baterai mobil listrik. Dilansir dari RM.id, meski Indonesia mempunyai tambang nikel sangat besar tapi penguasaan tambang dan smelter nikel sebagian besar dimiliki perusahaan asal China.
“Ini berisiko tinggi bagi kedaulatan industri mobil listrik. Karena rantai pasoknya tidak dikuasai pemain domestik. Jadi, kalau mobil konvensional dikuasai pabrikan Jepang sekarang mobil listrik dan baterai dikuasai China. Harus dicari solusinya sejak saat ini” ujar Bhima.
