Kemudian mendorong pemasukan investasi pada Indonesia Investment Authority (INA) yang diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) juga dalam beberapa program infrastruktur.
“Langkah deregulasi ini terus dilakukan Pemerintah. Diharapkan, sistem perizinan bisa dilaksanakan secara lebih baik. Terutama dalam pengembangan izin berbasis risiko,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga hanya memperbolehkan kendaraan listrik yang bisa digunakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakanI IKN akan mengusung konsep Smart City and Smart Living. Sehingga, kendaraan yang digunakan harus ramah lingkungan dan identik dengan masa depan. Sementara sumber energi yang dipakai berasal dari renewable industri. “80 persen sumber energinya berasal dari renewable industri. Mobil di sana nanti harus mobil listrik,” ujar Jokowi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan prospek kendaraan listrik bagi kemajuan perekonomian Indonesia cukup besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pasalnya desakan transisi energi memang tidak bisa dihindari. Proyeksi penjualan kendaraan listrik juga cukup ambisius yakni 2,7 juta unit pada 2030.
“Ini akan jadi keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia selama bisa termanfaatkan dengan baik oleh perusahaan BUMN hingga pengusaha lokal di dalam negeri” terang Bhima.
