jaringberita.com -Perum Bulog mesti meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk merespons menurunnya produktivitas hasil panen dan naiknya harga komoditas tersebut sebagai upaya menjaga ketahanan pangan. Salah satunya bekerja sama dengan swasta.
Masukan itu disampaikan Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa. Menurutnya, harga beras yang terus merangkak naik sejak tiga bulan terakhir, mulai mengkhawatirkan.“Kenaikan harga ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan,” ujar Dwi.
Menurut Dwi, banyak faktor yang menyebabkan harga beras naik. Menurutnya, di tengah kondisi saat ini, Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta harus bisa saling bersinergi. Mengapa mesti menggandeng swasta? Karena selama ini mereka berperan aktif dalam perdagangan beras di Indonesia.
“Idealnya, harus bisa menggandeng swasta dalam situasi volatilitas saat ini. Jangan saling menyalahkan. Memang mengelola beras itu nggak mudah. Apalagi, kalau tidak punya stok, ya keadaannya memang seperti ini,” ucapnya.
Di samping itu, lonjakan harga beras dipicu turunnya produktivitas pada lahan pertanian.
Ia menuturkan, dalam tiga tahun ini terjadi La Lina yang mengakibatkan produksi pertanian terganggu, baik menurunkan produktivitas hingga berpotensi gagal panen. Akibatnya, stok persediaan pangan jadi menipis.
Tak hanya itu, kini ada tren para petani enggan menanam padi. Sebab, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) rendah.
“Petani itu menderita sejak Maret-Juni, empat bulan harga gabah kering panen di pusat tani di bawah HPP (Rp 4,300), hanya Rp 3.900 per kilogram (kg),” tuturnya.
Harga GKP baru beranjak naik di Juli ke angka Rp 4,700 per kg, disusul Agustus kembali naik ke Rp 5.000 per kg, September hampir ke Rp 5,300 per kg. Saat ini di beberapa tempat sudah di atas Rp 6.000 per kg.
