Tuntut Tangkap Mafia Tanah Berkedok Poktan, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Kembali Demo Poldasu


Tuntut Tangkap Mafia Tanah Berkedok Poktan, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Kembali Demo Poldasu
Istimewa
Massa melakukan aksi di Mapoldasu

jaringberita.com - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Mapolda Sumatera Utara (Mapoldasu) di Jalan Sisingamangaraja, KM 10,5 Medan, Senin (7/11/2022).


Massa mengaku agak kecewa dengan sikap Poldasu yang mereka anggap tidak merespon aspirasi mereka. Karena mafia tanah berkedok kelompok tani masih berkeliaran di PTPN III, Kebun Bangun Siantar, Kelurahan Basorna, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Apalagi, jelas massa, mafia tanah berinisial JS bersama rekannya, di antaranya RM dan PN telah ditetapkan sebagai tersangka di Ditreskrimum Poldasu, sesuai dengan nomor B/2469/IX/2022 tertanggal 27 September 2022.

Selain itu, tindakan JS juga sudah semena mena. Dari melakukan intimidasi kepada masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalah dengan PTPN III Kebun Bangun. JS bahkan diduga kebal hukum dengan tidak ditangkapnya mereka.

"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Negara Republik Indonesia. Tindakan Jonar Sihombing sudah nyata meresahkan masyarakat Basorna Siantar dan sudah sangat merugikan negara. Mengingat tanah 90 hektar akan dibangun jalan tol dan kelapa sawit. Tapi kelapa sawit itu ditebang oleh mereka," kata Endro Hutahaean, selalu koordinator lapangan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu.

Massa melakukan aksi untuk mendukung pemerintah daerah setempat agar melindungi investasi dalam negeri yang dilakukan oleh PTPN III di Kebun Bangun Siantar. Karena, lahan yang diolah oleh mafia tanah disana merupakan Hak Guna Usaha (HGU) aktif nomor 1 yang berakhir sampai tahun 2029.

"Agar Bapak Kapolda Sumatera Utara melakukan dukungan sepenuh kepada Forkompimko Siantar dan PTPN III Kebun Bangun Siantar demi kenyamanan investasi dalam negeri sesuai dengan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri. Jangan karena adanya mafia tanah, pembangunan tol dan investasi dalam negeri jadi terganggu," tambahnya.

Editor
: Nata

Tag: