"Tidak lantas kebakaran jenggot sehingga kelabakan untuk sekedar melakukan penarikan perdaran obat di apotik. Bagaimana dengan pendistribusian obat obatan tersebut hingga ke pelosok negeri," sesalnya.
Atas kejadian ini, Kristina menyebutkan, YPI mendesak pemerintah untuk segera mensahkan Ranperpres tentang Kabupaten Kota Sehat.
"Yang sangat disayangkan, nyawa anak justru diregut oleh obat yang diharapkan untuk menyelamatkan nyawa, justru yang terjadi sebaliknya," tegasnya.
Koordinator Bidang Advokasi dan progaram Tobacco Control YPI Elisabeth Perangin angin menegaskan, pemenuhan hak dasar anak mutlak harus diberikan pada anak. Pertama adalah hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang.
Dari kejadian ini, sambungnya, YPI mendesak pengesahan ranperpres yang sudah hampir 2 tahun belum juga disahkan presiden.
"Ranperpres tersebut sebuah tuntutan masyarakat atas jaminan hidup sehat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman," ujar Elisabet.
Elisabet juga meminta seluruh pemerintah daerah melakukan verifikasi penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) untuk menguji kelayakan kesehatan suatu daerah.
"KKS diperlukan untuk mengetahui standar kesehatan suatu daerah. Sejauh mana daerah sudah melakukan perlindungan kesehatan warganya. Kejadian penyakit gagal ginjal pada anak tidak seharusnya terjadi di negara yang sudah meratifikasi perlindungan hak anak," tandasnya.
