Pengadaan Pamdal DPRD Tanjung Balai Diduga KKN, Jumlah yang Bertugas Tidak Sesuai
Pengadaan Pamdal DPRD Tanjung Balai Diduga KKN, Jumlah yang Bertugas Tidak Sesuai
jrb


Awak media ini disarankan untuk melihat langsung di e-katalog. Begitupula dengan kateria untuk menjadi seorang pamdal disekretariat DPRD itu.

"Pembayarannya gajinya berdasarkan orang yang masuk, itu yang kita bayarkan," Kata Hamdani, dikonfirmasi wartawan grup jaringberita.com belum lama ini.

Menurut Hamdani proses pengadaan jasa keamanan itu sudah sesuai ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan, begitu pula dengan kateria petugasnya.

"Sama vendornya kuserahkan, aku tak mau tahu siapa yang direkrut, kupersilahkan yang jelasnya sama aku orangnya profesional dan memenuhi syarat, jangan pula yang gemuk, cebol pendek kurus,"Terang Hamdani.

Untuk diketahui, dalam beberapa hari terakhir sekretariat DPRD menjadi sorotan kerena ditengah minimnya pembangunan infrastruktur yang disebab keterbatasan anggaran pemerintah kota tanjung balai, Sekretariat DPRD justru melakukan pengadaan jasa pamdal dengan nilai anggaran 1,3 Milyar lebih. Pelaksana kegiatan itu dinilai tidak efesien.

Berdasarkan informasi yang himpun, pengadaan pamdal DPRDTanjung Balai sebelumnya telah diajukan sejak tahun 2021 namun terealisasi di tahun 2023, dari kabar yang beredar terdundanya pengadaan itu dikerenakan menuai polemik yang berbau dugaan KKN atau korupsi.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: jrb
Editor
: Dedi
Tag:
DPRDDesemberTanjung Balai

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini