Disinilah peran majelis pengawas wilayah atau majelis pengawas daerah notaris yang khusus di
Sumatera Utara ada 11 yang diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris secara maksimal dalam rangka menertibkan administrasi notaris terkait penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris maupun terkait jumlah pengaduan masyarakat terhadap notaris sehingga dapat meminimalisir dan bahkan mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas Notaris.
“Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan dikirim ke Dirjen AHU serta dapat dipertanggung jawabkan, yang nantinya menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan notaris di Sumatera Utara," harap Imam menutup sambutannya.
Berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 27 hingga 29 Maret 2023, kegiatan ini mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Utara, dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utara.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Keimigrasian Ignatius Purwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy Fernando Sianturi beserta Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut, dengan peserta berasal dari anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Provinsi Sumatera dan unsur akademisi. (Syamsir)
