Justru di alam peradaban modern ini, metode Hisab hemat saya jauh lebih valid atau sohih hasilnya dari pada sekedar melakukan Rukyatul Hilal yang notabebe melihat bulan dengan mata telanjang. Kalau jaman tradisional ok lah, mungkin belum ada teknologi canggih, wajar kalau nenek moyang kita melihat bulan dengan mata telanjang dipinggir pantai.
Kalau era teknologi seperti sekarang ini, ya tak relevan lagi. Misalnya kalau kondisi cuaca lagi buruk, hujan dan berkabut dan lain sebagainya, kan bisa saja tak muncul bulan.
Selain itu, yang tak sedapnya terkait sidang Istbat bahwa pelaksanaan sidang Istbat kerap dilakukan minus satu hari mau puasa atau satu hari mau lebaran, kan dipaksakan kali, terkesan menjadi projek semata, makanya ditengah masyarakat ada istilah "lontong basi", karena faktanya demikian, misalnya ibu-ibu sudah mempersiapkan lonting atau ketupat lebara, eh rupanya hasil sudang Istbat, lebaran ditunda satu hari, kan aneh bin lucu fenomena ini, tapi memang itu realitasnya. Makanya sidang Istbat hemat saya tak relevan.
Kalau mau jujur, lihat Muhammadiyah. Muhammadiyah mampu mengitung bulan dan tahun, bukan hanya untuk satu tahun dua tahun, bahkan untuk waktu 50 tahun kedepan pun terkait waktu shalat, puasa dan Hari raya sudah bisa ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Jadi intinya sudahlah, hentikan sidang Istbat itu, biarlah urusan agama menjadi domainnya para ulama dan pemimpin ormas Islam di Indonesia. Pemerintah bersikolah netral dengan memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada umat Islam jika memang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan/atau 1 Zulhijjah, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamiin benar-benar dapat dirasakan umat islam Indonesia di tengah keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
