Tak hanya itu, sambungnya, petugas EPP juga memastikan data ketersediaan tempat tidur yang ditampilkan sesuai dengan kondisi terkini dan terupdate secara realtime dengan data aplicares maupun Mobile JKN.
"Memastikan pelaksanaan pencatatan pemberian informasi dan penanganan pengaduan, berkoordinasi dengan PIC PIPP RS terkait dengan pelaksanaan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta dan memastikan pelaksanaan layanan pendaftaran bayi baru lahir (BBL) dan perhitungan denda layanan peserta di rumah sakit. Jadi jika ada pengaduan, silakan dilaporkan ke petugas kita yang ada di rumah sakit dan nantinya petugas kita yang akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," terangnya.
Di sisi lain, Syafrizal mengungkapkan, di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini setidaknya sudah 10 kabupaten/kota yang sudah mencapai universal health coverage (UHC) seperti Pakpak Bharat, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Sibolga, Tebing Tinggi, Medan, Gunung Sitoli dan Tanjung Balai.
"Capaian hingga 30 April 2023, cakupan UHC peserta JKN-KIS kita sudah mencapai 13.185.470 Jiwa (85,77%)," terangnya.
Sementara, untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan selama tahun 2017 - Maret 2023 di seluruh tingkat pelayanan sudah sebanyak 72,42 juta pemanfaatan.
"Sebagaimana arahan Bapak Direktur Utama tentang wujudkan peningkatan mutu layanan yakni indikator dan persepsi mutu kita harus sesuai dengan harapan peserta, kita juga fokus pada mutu, jangan sepelekan keluhan, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian, kita juga rangkul stakeholder, utamanya pemerintah daerah dan faskes untuk bersama mewujudkan peningkatan mutu layanan," tambahnya.
Arahan Dirut BPJS Kesehatan ini, kata Syafrizal, juga sejalan dengan harapan Presiden Jokowi yang meminta BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan mutu layanan bersama-sama fasilitas kesehatan.
"Saat UHC Award pada 14 Mare 2023 kemarin, Wapres juga meminta BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta," tukasnya.
Oleh karena itu, BPJS Kesehatan kini semakin meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai kanal layanan administrasi dan informasi hingga pengaduan.
