Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji ikut menyentil tim bayangan Nadiem. Kata dia, tim bayangan itu mirip Satgassus di Polri. “Ada lembaga dalam lembaga. Dirjen dan pejabat-pejabat lain yang digaji rakyat apa dong kerjanya?,” ujarnya di akun Twitter pribadinya, @icharis.
Dia mendesak agar tim tersebut dibubarkan. “Kalau Mendikbud tidak mampu membangun SDM ASN di Kemendikbud Ristek pasti dia tidak mampu membangun SDM Indonesia,” tambahnya.
Melihat banyaknya kritikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya tengah memeriksa tim bayangan Kemendikbudristek melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Sebab, jika tim tersebut berperan seperti dirjen akan menyalahi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Atau mungkin Pak Menteri salah statement. Saking bangganya sama GovtechEdu,” kata Achsanul.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menilai, frasa tim bayangan yang digunakan Nadiem dalam Forum PBB sangat berlebihan. Bahkan terkesan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbudristek.
Fikri mengatakan, seperti dilansir RM.id, Nadiem perlu memberikan penjelasan resmi ke Komisi X terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK Kemendikbudristek. Ia juga meminta inspektorat jenderal Kemendikbudristek untuk mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim bayangan nadiem ini bekerja.
Lalu apa kata Nadiem? Kepala Pusat Data dan Teknologi dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek, Muhammad Hasan Chabibie menyampaikan, tim yang disebut Nadiem itu adalah tim teknologi yang terdiri dari para ahli di bidang teknologi, data, dan aplikasi.
Tim ini, jelasnya, terlibat dalam merancang dan mengembangkan berbagai platform teknologi untuk sektor pendidikan.
“Mereka berkolaborasi intensif dengan Pusdatin Kemendikbudristek serta unit-unit teknis terkait dengan menjunjung prinsip kesetaraan dan gotong royong,” jelasnya, kemarin.
