jaringberita.com-Aksi sejumlah politisi banteng di DPR yang membentuk “Dewan Kolonel” demi ‘jualan’ Puan Maharani untuk Pilpres 2024, ternyata tak direstui Megawati Soekarnoputri.
Bos banteng itu malah menanduk para loyalis Puan itu, dengan peringatan keras. Atas sikap tegas Mega itu, warganet memberikan dukungan.
Bentuk peringatan itu tertuang dalam surat yang tersebar di kalangan wartawan, kemarin. Surat tertanggal 5 Oktober 2022 itu, diteken langsung oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.
Isi surat tersebut menjelaskan, pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP. "PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR," demikian penegasan dari isi surat tersebut, dengan tulisan kapital.
Di samping itu, surat tersebut juga menekankan, urusan pencapresan merupakan kewenangan ketua umum yang diputuskan Kongres V. Banteng menyatakan pembentukan Dewan Kolonel melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Komarudin Watubun yang ikut menandatangani surat tersebut membenarkan adanya peringatan keras dari partai terkait gerakan Dewan Kolonel. "Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota. Saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin, kemarin.
Surat teguran itu, diakui Komarudin, bersifat berjenjang. Ada konsekuensi setelahnya yang bakal diterima kader PDIP jika menabrak AD/ART partai. Dari sanksi teguran hingga pemecatan. "Kalau berulang-ulang, ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," ujarnya.
Namun, anggota Komisi II DPR itu tidak mengetahui pasti, apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut. Yang jelas, dirinya telah menggugurkan kewajibannya dengan menandatangani surat teguran yang mengatasnamakan Banteng Pusat.
"Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," tandas dia.
Terkait alasan dibuatnya surat teguran itu, dia mengaku demi menegakkan dispilin anggota partai. Namun, jika terkait pemecatan, hal itu akan ditandatangani oleh Mega. "Kalau masih dalam teguran, itu masih saya dengan Pak Sekjen yang tanda tangan," tegasnya.
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP merapatkan barisan dengan membentuk Dewan Kolonel. Tujuannya, untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Nantinya, kader banteng yang tergabung dalam Dewan Kolonel akan bekerja sosialisasikan Puan di setiap dapilnya masing-masing.
Pencetus dari gerakan ini adalah Johan Budi SP. Dewan Kolonel ini kemudian dikomandoi oleh Trimedya Pandjaitan yang memiliki perwakilan kader banteng di setiap komisi. Bambang ‘Pacul’ Wuryanto dan Utut Adianto diangkat sebagai jenderal untuk menjadi penasehat dari Dewan Kolonel itu.
Sebagai pencetus, Johan mengaku, Dewan Kolonel sudah mendapat restu Puan."Mbak Puan setuju," kata Johan, kala itu.
Apa reaksi anggota Dewan Kolonel setelah ada surat teguran? Hendrawan Supratikno, politisi senior PDIP yang ikut tergabung dalam gerakan tersebut mengaku siap tunduk pada perintah partai. Hendrawan siap tidak lagi koarkoar soal dukung-mendukung capres di kalangan internal PDP.
"Sudah ditegaskan sekjen, tidak ada Dewan Kolonel dalam AD/ART maupun struktur organisasi partai. Sudah clear, dan tidak perlu diulas lagi," tegas Hendrawan.
Apa makna dari surat teguran itu?Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, munculnya Dewan Kolonel menandakan bila di internal PDIP telah terjadi ketidaksolidan. Sikap kader yang berbeda-beda, kata dia, buntut belum adanya keputusan final dari PDIP soal siapa capres yang akan diusung untuk 2024.
"Situasi itu jelas tidak produktif, potensi menghancurkan PDIP sendiri," tukas Dedi seperti dilansir dari RM.id.
Dedi menduga ada sekelompok kader banteng yang memang sengaja memposisikan sebagai lawan Dewan Kolonel. Upayanya untuk menihilkan ketokohan Puan, terutama dalam mengahadapi kontestasi Pilpres 2024.
"Padahal, Ganjar juga melakukan hal sama, safari politik bahkan tetap berlangsung meskipun sudah jelas-jelas dilarang. Nuansa semacam itu potensi merugikan PDIP," pungkas dia.
Di dunia maya, teguran keras Mega terhadap personel Dewan Kolonel ini, banyak menuai pujian. Akun @03_nakula, menilai lewat surat edaran itu tentunya tidak akan ada yang berani kader PDIP yang membantah Mega. "Nah kan, emak ku ngamuk," tulisnya. "Siapa Dewan Kolonel yang bikin Ketum PDIP marah? Dari sini terbaca siapa saja orang-orang loyalis Puan di DPR RI," timpal @lhayesno sembari mengunggah nama-nama loyalis Puan di Dewan Kolonel.
Akun @siticeriaselalu mendukung ketegasan Mega. "Keplaki aja, Bu. Cc Bu Mega haha," ledek dia. "Setidaknya Bu Mega punya sikap sportif sih. Mesti dukungan untuk anaknya sendiri, selama melanggar ketentuan partai, tetap di ditegur," tukas @benzpenganggur1. "Tindakan yang amat sangat tepat dari DPP @PDI_Perjuangan. Salut pada Ibu Mega dan Pak Hasto beserta jajaran DPP yang konsisten menjaga marwah partai. Suara PDIP suara rakyat, suara rakyat suara PDIP," pungkas @TGalola17
