jaringberita.com -
Menteri
Agama
(Menag)
Yaqut
Cholil
Qoumas
menegaskan
jika
dirinya
akan
fokus
pada
tugasnya
sebagai
menteri
dan
sama
sekali
tak
berpikir
untuk
masuk
dalam
kontestasi
Pilpres
2024.
Penegasan tersebut disampaikannya, merespons munculnya dukungan kepadanya untuk dipasangkan sebagai Cawapres dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo yang terakhir disampaikan oleh Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI).
"Sampai detik ini yang ada dalam benak saya adalah bagaimana mengemban amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai menteri agama dengan sebaik-baiknya. Sebagai pembantu beliau, saya hanya tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tidak pernah memikirkan cawapres atau target politik lainnya," ujarny melansir laman resmi Kemenag, Kamis (27/4/2023).
Yaqut menjelaskan, sebagai bentuk komitmennya untuk totalitas membantu Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan, Yaqut bahkan memutuskan untuk tidak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Plieg 2024.
Dia mengakui tidak mudah untuk membuat keputusan ini. Namun karena diniati ingin mengabdi kepada negara dengan sepenuh hati, pilihan ini dianggapnya sebagai opsi terbaik.
"Saya hanya ingin fokus dan tidak terbagi-bagi. Sejak awal ketika diberi mandat ini oleh Presiden Jokowi pada Desember 2020 saya pribadi sudah berjanji akan totalitas mengemban tugas dari Presiden sebagai Menag sampai akhir," tegasnya.
Atas munculnya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi cawapres akhir-akhir ini, Gus Yaqut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya. Pemberian dukungan kepada tokoh tertentu, menurutnya, adalah hal wajar dan menunjukkan praktik demokrasi yang berjalan baik.
"Sekali lagi terima kasih dukungannya, seperti dari sahabat-sahabat GMPI. Saya meyakini Indonesia memiliki stok pemimpin muda berkualitas dan berpengalaman yang sangat melimpah. Termasuk dari NU juga banyak. Mereka tidak akan pernah meminta jabatan tertentu, tapi jika mendapat amanah insyaAllah siap untuk mengembannya," sebutnya.
Yaqut juga optimistis Pilpres 2024 akan berlangsung lebih demokratis. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dalam melihat perbedaan pandangan dan pilihan dalam perpolitikan. Dia juga berharap, penggunaan identitas keagamaan untuk kepentingan politik praktis bisa dicegah.
"Ada kepentingan bangsa ini yang lebih penting dan luas untuk terus diperjuangkan bersama, yakni terwujudnya persatuan nasional dan masyarakat yang semakin sejahtera. Maka, sayang sekali jika jalinan yang sudah kokoh ini tercederai oleh kepentingan politik jangka pendek," tandasnya.