Artinya, formula kebijakan partai diciptakan berbasis kebutuhan Wong Cilik. “Angka-angka masih akan terus bergerak,” pungkasnya. Sebelumnya, Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menganalisa, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM berimbas kepada menurunnya elektabilitas PDIP. Sekalipun masih nangkring di papan atas, partai ini menurun angka elektabilitasnya.
“PDIP dari 24,1 persen, menjadi 21,4 persen. Turun 2,7 per sen,” ujar Yunarto, saat menyampaikan rilis secara daring, Jumat (22/9).“Sebelum kebijakan kenaikan harga BBM, suara PDIP cenderung stabil,” imbuhnya.
Yunarto menjelaskan, menurunnya suara PDIP ini karena berbanding lurus dengan performa atau tingkat kesukaan publik terhadap Pemerintah.
Ihwal ini, lebih dari 50 persen responden tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Sontak, elektabilitas PDIP ikut terbawa turun.“Ketika kepercayaan publik terhadap Pemerintah menurun, partai yang terasosiasi Presiden akan mengalami hal sama,” ungkapnya.
Survei Charta Politika ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dan metode sampling dengan jumlah sampel 1.229 dan margin of error 2.82 persen.
Survei dilakukan pada periode 6-13 september 2022, dengan wilayah survei seluruh kelurahan atau desa. Kriteria responden minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilihan.
