Ketua Satgas PMK Nasional Tekankan Pengobatan dan Vaksinasi

Suharyanto turut memberikan arahan untuk menambahkan tim vaksinator wilayah Jawa Barat sehingga capaian vaksinasi dapat terus ditingkatkan dan semakin banyak hewan ternak terlindungi dari wabah PMK.

“Vaksinasi hewan ternak sangat mudah dicari dan harganya relatif terjangkau, dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak pasti dapat dilakukan vaksinasi dengan cepat pada beberapa minggu ke depan,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Peternak Mandiri Diminta Bentuk Asosiasi dan Pemerintah Bantu Promosi Atasi Oversupply Ayam
• 2 Pekerja Pabrik Pakan Ternak Tewas Diduga Keracunan

Tidak hanya menunggu vaksinasi dari pemerintah, Suharyanto juga mengimbau masyarakat dapat melakukan vaksinasi hewan ternak secara mandiri dari pihak swasta dan tetap melaporkan ke satgas daerah setempat.

Adapun bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, dapat melaporkan kembali sesuai persyaratan yang berlaku sehingga para peternak mendapatkan hak penggantian kompensasi atas hewan ternak yang sudah dipotong.

Baca Juga:

• Plt Bupati Langkat bersama Pj Gubernur Sumut Hadiri Peresmian SMK Peternakan Prof DR H Mohd Hatta
• Antisipasi Dini Karhutla, Kepala BNPB Bertolak ke Riau

“Segera dilaporkan sehingga peternak yang sudah melakukan pemotongan bersyarat mendapatkan hak penggantian dana kompensasi,” ujar Suharyanto.

Selain itu, testing juga harus aktif untuk dilakukan sehingga peternak dan pemerintah daerah setempat mengetahui situasi serta kondisi hewan ternak yang kemudian dapat merancang langkah-langkah tepat dalam penanganan PMK.

“Jika sudah paham terhadap situasi dan kondisi, kita bisa merumuskan perencanaan yang tepat untuk menangani PMK di lapangan,”

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Penanganan PMK Nasional per tanggal 18 Oktober 2022, Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ketujuh kategori kasus aktif tingkat provinsi dengan jumlah 1.932 kasus.

Kemudian perkembangan kasus PMK di Provinsi Jawa Barat per tanggal 20 Oktober 2022, Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan kasus aktif tertinggi yaitu 481 kasus, disusul Kabupaten Sukabumi 392 kasus, Kabupaten Kuningan 235 kasus, Kabupaten Garut 217 kasus, Kabupaten Tasikmalaya 213 kasus, Kabupaten Bandung 101 kasus.

Selanjutnya Kabupaten Purwakarta 100 kasus, Kabupaten Ciamis 73 kasus, Kabupaten Cirebon 56 kasus, Kabupaten Bekasi 28 kasus, Kabupaten Cianjur 16 kasus, Kota Banjar 7 kasus, Kota Tasikmalaya dan Karawang masing-masing 4 kasus, Subang 3 kasus, serta Kota Sukabumi dan Indramayu masing-masing 1 kasus.

Peternak Mandiri Diminta Bentuk Asosiasi dan Pemerintah Bantu Promosi Atasi Oversupply Ayam

2 Pekerja Pabrik Pakan Ternak Tewas Diduga Keracunan

Plt Bupati Langkat bersama Pj Gubernur Sumut Hadiri Peresmian SMK Peternakan Prof DR H Mohd Hatta

Antisipasi Dini Karhutla, Kepala BNPB Bertolak ke Riau

BNPB Dorong Pemkab Tuntaskan Rehab-Rekon Pascagempa Cianjur

Petugas Gabungan Padamkan 26 Hektar Lahan Terbakar di Kabupaten Barito Selatan