Referendum Ilegal
Referendum di keempat wilayah itu dikecam Ukraina dan negara Barat. Terlebih, ada warga yang bercerita dipaksa untuk memberikan suara dalam referendum.
Rata-rata petugas di wilayah-wilayah yang direbut Rusia sejak invasi pada 24 Februari lalu mendatangi langsung rumah satu per satu, tidak menyediakan TPS. Mereka menyerahkan surat suara untuk diisi warga.
Dilansir Reuters, kemarin, beberapa hari terakhir, banyak penduduk disebut telah melarikan diri ke daerah-daerah yang dikuasai Ukraina.
Seorang warga bernama Lyubomir Boyko (43), menyebut bahwa Rusia bebas mengklaim apa pun yang mereka inginkan. Namun faktanya, tidak ada warga yang memberikan suara dalam referendum, kecuali sejumlah orang yang memihak Rusia.
“Mereka pergi dari rumah ke rumah tetapi tidak ada yang keluar,” kata Boyko, yang tinggal di Golo Pristan, sebuah desa di Kota Kherson yang diduduki Rusia. Sementara Rusia mengatakan, pemungutan suara bersifat sukarela.
Sesuai dengan hukum internasional. Dan mengklaim, jumlah warga yang ikut memilih cukup tinggi. Referendum dan gagasan aneksasi telah ditolak secara global. Sama seperti referendum di wilayah Crimea. Akhirnya wilayah itu menjadi bagian Rusia pada 2014.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy telah menggalang dukungan internasional dan para pemimpin dunia untuk menentang referendum tersebut. Dukungan itu datang dari Inggris, Kanada, Jerman, dan Turki.
“Terima kasih atas dukungan yang jelas dan tegas. Terima kasih telah dapat memahami posisi kami,” ujar Zelenskiy.
Hasil referendum menunjukkan, 93,11 warga di wilayah Zaporizhzhia ingin bergabung dengan Rusia. Dari Kherson, 87,05 persen pemilih memilih bergabung dengan Rusia. Di Luhansk yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia, 98,42 persen memilih Rusia. Sedangkan di Donetsk, badan pemungutan suara mengatakan 99,23 persen pemilih memilih bergabung dengan Rusia.
