Sebagai informasi, pinjaman dari ADB dan KfW merupakan pinjaman program, yang semua dananya langsung masuk ke kas negara, untuk pendanaan defisit negara.
“Jadi, tidak ada yg masuk ke Kementerian BUMN,” ujar Erick.
Kementerian BUMN memberikan kontribusi ke kas negara sekitar 800 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau Rp 12,5 trilliun pada tahun 2023.
Selain dipercaya lembaga keuangan internasional, BUMN juga akan memberikan kontribusi dividen sebesar Rp 48 triliun di tahun 2023.
ADB juga melihat peran BUMN, sebagai garda utama dalam menanggulangi pandemi Covid-19, dan memiliki peran kunci dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi dan transformasi BUMN adalah hal yang sangat penting.
Dalam hal ini, ADB mengapresiasi reformasi dan transformasi di Kementerian BUMN dan BUMN, yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.
Sebagai contoh, saat ini Erick mendorong Kementerian BUMN, agar menerima persentase kecil dari dividen.
“Sejak 2020, saya telah berjuang agar Kementerian BUMN mendapatkan 1 persen dari dividen BUMN. Ini penting, sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN. Karena kami harus mengawal aset-aset BUMN. Alhamdullilah, ADB juga melihat hal yang sama,” papar Erick.
Untuk memastikan keberlanjutan dari reformasi dan transformasi BUMN, Kementerian BUMN membuat peta jalan 2024-2034, yang merupakan kelanjutan dari peta jalan 2020-2024.
Peta jalan 2024-2034 ditargetkan selesai di kwartal pertama 2023. Salah satu targetnya, memastikan BUMN sebagai salah satu aktor utama, dalam mendorong tercapainya tujuan Indonesia, menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Melalui program transformasi BUMN, pendapatan konsolidasi BUMN meningkat 18,8 persen menjadi Rp 2,295 triliun pada tahun 2021.
Sementara laba konsolidasi BUMN, melesat 838,3 persen menjadi Rp 124,7 trilun, pada tahun 2021.
Pertama kalinya dalam sejarah, untuk tahun buku 2021, Kementerian BUMN menerbitkan laporan keuangan gabungan atau agregat BUMN.
Dengan adanya laporan keuangan ini, Kementerian BUMN berharap tidak ada lagi risiko pencatatan ganda. Sehingga, akuntabilitas dan transparansi pada publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap, BUMN dapat memberikan kontribusi yang terus meningkat, terhadap perekonomian Indonesia dan bermanfaat bagi lebih banyak orang,” pungkas Erick.
