jaringberita.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku optimis jika pasar kripto di Indonesia bakal bangkit di tahun 2023 ini.
Meski
begitu,
Bappebti
mengakui
saat
ini
masih
mencatat
adanya
penurunan
transaksi
perdagangan
aset
kripto.
Melansir
website
resmi
Tokocrypto,
Kamis
(23/2/2023),
Kepala
Biro
Pembinaan
dan
Pengembangan
Pasar
Bappebti
Tirta
Karma
Senjaya
menjelaskan
terjadi
penurunan
sebesar
64,3
persen
atas
transaksi
kripto
pada
Januari
2023
dibandingkan
dengan
periode
yang
sama
pada
awal
tahun
2022
lalu.
Tirta
menyebutkan,
bahwa
total
transaksi
kripto
pada
Januari
2023
hanya
Rp12
triliun,
turun
dibandingkan
rata-rata
transaksi
bulanan
pada
2022
yang
mencapai
Rp
25
triliun.
“Kita
bandingkan
2022
yang
terakhir-terakhir
pun
pergerakannya
tidak
beda
jauh,
2022
paling
tinggi
di
awal-awal.
2022
itu
rata-rata
transaksi
bulanan
Rp25
triliun,
tapi
dipengaruhi
transaksi
kuartal
awal
2022
yang
masih
besar,”
ujar
Tirta
usai
menghadiri
acara
Indonesia
Crypto
Consumer
Summit
di
Jakarta,
Selasa
(21/2/2023)
dikutip
Antara.
Kendati
begitu,
Tirta
optimis
pertumbuhan
pasar
kripto
masih
positif
ditahun-tahun
mendatang
seiring
meningkatnya
jumlah
investor.
Ia
pun
berharap
transaksi
kripto
bisa
kembali
meningkat
pada
Februari
2023,
meski
tidak
setinggi
capaian
periode
2021.
“Beberapa
minggu
ini
beberapa
mothers
coin
seperti
Bitcoin,
Solana
mulai
hijau.
Harapannya
kalau
sudah
mulai
menarik
seperti
ini,
investor
mulai
masuk.
Kita
wait
and
see
apakah
transaksi
Februari
ini
bisa
naik
lagi,”
jelasnya.
“Kita
tidak
berharap
transaksi
ini
harus
kembali
ke
2021,
itu
adalah
posisi
di
mana
semua
investasi
naik.
Targetnya
bisa
di
atas
2022,”
lanjutnya.
/>
Menurutnya,
turunnya
transaksi
kripto
terjadi
karena
beberapa
faktor
seperti
pasar
yang
mulai
jenuh,
melemahnya
aset
kripto
hingga
kejatuhan
Luna
atau
token
kripto
dalam
jaringan
Terra
dan
pasar
kripto
terbesar,
FTX.
Hal
ini
berpengaruh
pada
tingkat
kepercayaan
masyarakat
untuk
berinvestasi
pada
aset
kripto.
Guna
mencegah
terjadinya
kejatuhan
crypto
exchange
atau
pedagang
aset
kripto
seperti
di
Amerika
Serikat,
Bappebti
telah
memiliki
regulasi
untuk
melindungi
konsumen.
Pemerintah
bersama
DPR
telah
mengesahkan
Undang-Undang
Pengembangan
Peraturan
Sektor
Keuangan
(UU
P2SK).
Melalui
regulasi
yang
baru
tersebut,
nantinya
akan
ada
sedikit
pergeseran
kewenangan,
bahwa
perdagangan
Fisik
Aset
Kripto
yang
semula
ada
di
dalam
pengawasan
Bappebti
atau
Kementerian
Perdagangan
akan
bergeser
di
bawah
Otoritas
Jasa
Keuangan
(OJK).
Pengalihan
ini
diharapkan
dapat
memberikan
ruang
peraturan
dan
manajemen
risiko
yang
lebih
baik,
terutama
terkait
dengan
sektor
fiskal
yang
nantinya
dapat
berpengaruh
pada
kestabilan
sistem
keuangan
di
Indonesia.
“Indonesia
mulai
bisa
berhati-hati
walaupun
kita
sudah
menyampaikan
bahwa
kita
meregulasi
ini
untuk
mencegah
hal-hal
yang
terjadi
ini
tidak
seperti
di
Amerika,
semoga
tidak
ada
kejadian
di
Indonesia,”
pungkasnya.
Baca Juga:
Tags
beritaTerkait
komentar