jaringberita.com - Warga Johor yang tergabung dalam Forum Masyarakat Johor Menggugat (FMJM) akan melayangkan somasi (keberatan) kepada Walikota Medan Bobby Nasution atas pemasangan median/separator di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor.
Koordinator FMJM Gumilar Aditya Nugroho mengatakan, somasi terhadap menantu Presiden Jokowi itu berkaitan dengan pemasangan median jalan yang menyalahi aturan dan menyebabkan kemacetan.
"Pada Jumat 23 Desember 2022 somasi akan kami layangkan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait proyek pemasangan median/separator di Jalan karya Wisata Medan,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022).
Gumilar menjelaskan somasi tersebut berisi beberapa poin keberatan warga terhadap pemasangan median jalan termasuk hasil petisi yang telah disebar baik secara langsung maupun secara online melalui laman Change.org.
Dia membeberkan, sejauh ini petisi sudah ditandatangani 3.000 masyarakat baik secara online maupun langsung. Hal tersebut sebagai bukti bahwa proyek pemasangan median jalan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Beberapa warga terkena dampak seperti pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pekerja dan pelajar, akibat kemacetan yang ditimbulkan setelah pemasangan median jalan.
"Pada prinsipnya kami tidak menolak pembangunan, justru kami mendukung Pemko Medan, namun infrastruktur yang dibangun harus lah benar - benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu dia menegaskan bila nantinya somasi warga itu tidak mendapat tanggapan dari Pemkot Medan, maka FMJM akan mengajukan gugatan Citizen Lawsuit (gugatan warga negara terhadap pejabat negara) di Pengadilan Negeri Medan.
Gugatan tersebut untuk menuntut tanggungjawab penyelenggara atas perbuatan melawan hukum akibat kelalaian ataupun kealpaan dalam memenuhi hak warga negara ketika terdapat kerugian yang dialami masyarakat umum serta bertujuan untuk mengembalikan kepentingan hak setiap warga negara.
"Hari ini Kota Medan darurat banjir, harusnya Pemko Medan fokus pada penanganan banjir. Medan Johor salah satu kecamatan yang masuk dalam daerah rawan banjir, bukan tidak mungkin apabila Pemko Medan tidak segera menanggulangi persoalan banjir, kami juga akan gugat dan lakukan hal yang sama,” pungkasnya.
