Namun, penjelasan ini tidak diterima Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Dia mengatakan, bocornya data instansi maupun pimpinan negara menunjukkan lemahnya proteksi keamanan siber di Indonesia. Mestinya, institusi seperti Kominfo dan BSSN bertanggung jawab terhadap keamanan siber.
“Karena itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar sedemikian rupa. Ini bisa disalahgunakan,” kata Fadli, di Gedung DPR, kemarin.
Menurutnya, kebocoran data yang terjadi berulang menunjukkan Indonesia mudah sekali diretas dan diintervensi. Fadli menilai, kasus kebocoran data ini serius karena menyangkut harga diri negara.
“Ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (pembocoran data itu). Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi, kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya,” kata Fadli.
Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rosihan Ari Yuana menjelaskan mengenai teknis bocornya data itu. Menurutnya, Bjorka menunjukkan celah keamanan dari sistem digital sejumlah website, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki Pemerintah.
Jika benar terjadi peretasan data publik, Pemerintah harus mengakui keteledorannya, dan sigap mengevaluasi semua sistem digital yang ada. Tidak hanya evaluasi di sisi aplikasi, tetapi juga evaluasi dari sisi keamanan perangkat keras, dan juga keamanan networking-nya
