Waspada, Jangan Sampai Belanja Rokok Abaikan Gizi Anak

jaringberita.com - Medan: Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) meminta agar pemerintah serius dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

Baca Juga:

• Kemnaker Perkuat Peran Balai K3 untuk Cegah Kecelakaan Kerja Berbasis Risiko
• Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Dipercepat

Sebab seperti diketahui, prevalensi pada Baduta (bayi di bawah dua tahun) stunting di Indonesia dari 2013 hingga ke 2018 meski mengalami penurunan, yakni dari 32,8 persen menjadi 29,9 persen, namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi dari batas toleransi WHO yaitu 20 persen.

Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, prevalensi stunting pada anak juga terhitung tinggi yakni sebanyak 25 persen masih di atas angka secara nasional. bahkan ada 12 Kabupaten kota angka sunting di atas 38 persen dan yang paling tinggi terdapat di Mandailing natal yakni 47,7 persen.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harap Polda Sumut Terus Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
• Kenaikan Pangkat Personel Jajaran Poldasu, Tegaskan Komitmen Polri yang Humanis dan Presisi

Kordinator Divisi Advokasi YPI Elisabeth mengaku merasa khawatir, jika penurunan angka stunting tidak tercapai maka bonus demografi pada tahun 2030 di Indonesia tidak bisa dimanfaatkan karena kesehatan anak dan pemuda buruk akibat angka stunting yang tidak mampu dikendalikan.

"Di sisi lain, kondisi inflasi yang gila-gilaan saat ini di sejumlah negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan akan memperburuk konsumsi gizi bagi anak, termasuk ibu hamil," ungkapnya, Selasa (23/8/2022).

Sementara itu, dari pantauan YPI di pasar, terjadi kenaikan bahan pokok yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Baik beras, minyak makan, hingga lauk pauk. Kenaikan juga dipastikan akan semakin menjadi jika pemerintah sampai menaikan harga BBM.

Oleh karena itu menurutnya, tidak bisa dipungkiri, kondisi ini akan mempengaruhi konsumsi gizi bagi masyarakat khususnya yang ekonomi lemah.

"Perhari saja untuk biaya hidup keluarga dengan anak 3, minimal Rp50.000, apa mungkin bisa memenuhi gizi anak jika uang tersebut harus dibagi lagi dengan konsumsi rokok orang tuanya, ini sangat beresiko jika tidak segera dikendalikan," ujarnya.

Menarik sekaligus memprihatinkan, lanjut Elisabet, ketika kebutuhan pokok naik, namun orang tua, khususnya kaum bapak, tidak mampu mengurangi konsumsi rokok. Data BPS juga menempatkan bahwa belanja rokok dan produk tembakau terbesar setelah belanja beras.

Akibatnya orang tua cendrung mengabaìkan dan mengurangi gizi pada anak. Ini tentu berbahaya dan sudah bukan rahasia umum, kebanyakan bagi perokok, lebih rela mengurangi belanja makan dari pada belanja rokok.

"Asupan gizi tidak terpenuhi, ditambah lagi anak terpapar oleh asap rokok. Paparan yang diterima anak dari berbagai tempat, di rumah, di lingkungan dan di sarana umum," katanya.

Konsumsi rokok menurut Elisabet merupakan penyebab stunting, baik secara langsung melalui paparan asap rokok pada anak sejak masa kandungan, maupun secara tidak langsung dimana belanja rokok mengurangi biaya makanan bergizi.

Untuk itu, YPI meminta agar pemerintah bisa ikut andil melakukan tindakan nyata, tegakan regulasi. Setidaknya regulasi yang ada akan membatasi prilaku merokok masyarakat khususnya di tempat umum.

Dia juga meminta, ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat, menunda pemberian bantuan jika ternyata ditemukan kepala keluarga yang masih merokok.

"Karena besar kemungkinan bantuan pemerintah akan digunakan untuk membeli rokok yang paparan asapnya justru merusak tumbuh kembang anak," pungkasnya.

Kemnaker Perkuat Peran Balai K3 untuk Cegah Kecelakaan Kerja Berbasis Risiko

Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Dipercepat

Bobby Nasution Harap Polda Sumut Terus Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Kenaikan Pangkat Personel Jajaran Poldasu, Tegaskan Komitmen Polri yang Humanis dan Presisi

Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah

Jelang Hari Bhayangkara, DPR Apresiasi Penambahan SPPG Polri: Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Masyarakat