Dalam kondisi saat ini, sambung Arsjad, masyarakat miskin dan rentan memerlukan bantuan yang lebih tepat. Dia pun menilai langkah Pemerintah mengalokasi 25 persen dana APBN yang tadinya habis untuk subsidi, digunakan untuk bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sudah tepat.
Selain itu, dana subsidi BBM akan berdampak besar bagi masa depan jika dialokasikan untuk membangun 200 ribu Sekolah Dasar (SD), 40 ribu Puskesmas dan 3 ribu Rumah Sakit di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
“Kami apresiasi Pemerintah yang menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan seperti nelayan dan petani serta masyarakat miskin. Serta BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi karyawan, untuk menjaga daya beli mereka dengan alokasi anggaran Rp 24,17 triliun tahun ini,” ucap Arsjad.
Dari sudut dunia usaha, Arsjad mengakui, kenaikan harga BBM akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor, terutama transportasi dan logistik.
Akibat biaya logistik yang naik, harga barang dan jasa akan terkerek. Khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ketergantungan akan BBM cukup tinggi.
Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4 persen pada Juli 2022, maka akan ada penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13 persen dari harga semula.
Kadin menghitung, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi.
