jaringberita.com -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) soal rencana larangan ekspor logam timah pada akhir tahun 2022. Hasil FGD ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah.
FGD digelar dengan tema Kesiapan dan Dukungan Kebijakan yang Dibutuhkan Pelaku Usaha Timah dalam Rangka Merealisasikan Hilirisasi Timah di Indonesia, dan bakal digelar di Jakarta, Kamis (22/9).
FGD tersebut bakal dihadiri stakeholder terkait Mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan hingga pelaku usaha pertambangan.
“Kadin mendukung penuh rencana Pemerintah menghentikan ekspor akhir tahun ini. Namun, kami akan memberikan masukan ke Pemerintah terkait kondisi saat ini. Industri hilir logam timah belum terbentuk kuat untuk menyerap potensi limpahan bahan baku yang nantinya tidak diekspor,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Carmelita Hartoto di Jakarta, kemarin.
Menurut Carmelita, dengan adanya FGD ini, diharapkan pelaku usaha pertambangan juga memberikan masukan kepada Pemerintah terkait apa saja yang perlu disiapkan sebelum ekspor logam timah distop.
“Jangan sampai Pemerintah salah langkah yang bisa merugikan negara, karena pendapatan dari sektor ini menurun drastis,” ujarnya.
Dia mengatakan, Indonesia adalah eksportir logam timah terbesar di dunia. Pada tahun 2020, ekspor logam timah Indonesia sebesar 65 ribu ton dan meningkat menjadi 74 ribu ton pada 2021.
Namun, penyerapan logam timah untuk kebutuhan domestik masih sangat kecil. Hanya sekitar 5 persen dari produksi logam timah nasional.
Terdapat kesenjangan perkembangan antara industri hulu dengan industri hilir timah. Sebab itu, untuk menghilirisasi timah Indonesia, Pemerintah berencana menghentikan ekspor logam timah akhir tahun 2022.
Carmelita menjelaskan, besarnya kesenjangan antara industri hulu dengan hilir harus diatasi dulu, bersama-sama sebelum ekspor dilarang.
Karenanya, pelaku usaha meminta Pemerintah memastikan kapasitas serapan bahan baku optimal, seiring dengan rencana penghentian logam ekspor timah.
Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan sejumlah insentif. Seperti, pembebasan pajak dan mempermudah perizinan operasi bagi perusahaan luar dan dalam negeri.
“Kami berharap ada peningkatan infrastruktur hilirisasi yang dilakukan bertahap, untuk menjamin kegiatan nilai tambah dalam negeri,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berencana menyetop ekspor timah dan bauksit akhir 2022. Pelarangan ekspor tersebut dilakukan untuk mendorong hilirisasi yang menciptakan nilai tambah bagi komoditas tersebut.
Jokowi akan memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengolah timah dan bauksit menjadi produk bernilai tinggi. BUMN nantinya dapat bekerja sama dengan swasta dalam proses hilirisasi dan penyerapan maksimal timah di dalam negeri.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, terkait wacana pelarangan ekspor bahan tambang timah, teknisnya masih dikaji kementerian terkait. Pengkajian dilakukan oleh Kementerian ESDM.
Pemerintah, kata dia yang dilansir RM.id, masih memerlukan masukan pelaku usaha. Khususnya dalam merumuskan suatu kebijakan yang akan diambil.
