Dalam surat tersebut, Yayasan Parade Guru Taput juga akan menjelaskan bagaimana selama ini Abyadi Siregar melalui Ombudsman RI memperjuangkan nasib guru honorer di Sumut.
“Saya jadi saksi bahwa begitu besar perjuangan Abyadi Siregar melalui Ombudsman RI dalam memperjuangkan nasib guru honor di Sumut, terutama dalam memperjuangkan gaji guru honor,” tegas Martua Situmorang.
Martua Situmorang sendiri mengaku, pada tahun 2017 lalu, diajak oleh Abyadi Siregar bersama Tim Ombudsman Perwakilan Sumut menemui sejumlah sekolah di Kabupaten Taput untuk mendapatkan data valid tentang gaji guru honor. Data itu dibutuhkan untuk melengkapi data sebuah kajian singkat (ravid assesment) yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
“Data yang diperoleh memang sangat memprihatinkan. Ketika itu, ada guru honorer yang digaji hanya sekitar Rp 200 ribu s/d Rp 300 ribu per bulan. Itu pun dikasih sekali dalam tiga bulan. Padahal, peran para guru honorer dalam proses belajar mengajar, sangat penting. Karena di banyak sekolah ketika itu, jumlah guru honorer justru lebih banyak dari guru PNS. Sehingga kalau guru honorer tidak datang, maka akan terganggu proses belajar mengajar,” tegas Martua Situmorang.
Kajian singkat itu, kemudian dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) di Kota Medan dengan mengundang seluruh stakeholder terkait. Seperti Dinas Pendidikan Sumut, Ketua PGRI, Dewan Pendidikan, DPRD Sumut, Kepala Sekolah, Ketua Yayasan Parade Guru Taput, wartawan dari Taput Bindu Hutagalung dan guru-guru honorer.
“Tidak berapa lama setelah hasil kajian cepat Ombudsman RI itu terbit, Pemprovsu menaikkan gaji guru honorer? SMAN/SMKAN dari Rp 40 ribu/jam menjadi Rp 90 ribu/jam pelajaran, mulai Januari 2018 hingga sekarang,” jelas Martua Situmorang.
