jaringberita.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan persoalan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemenkeu mengajukan keberatan atas putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Jadi dalam perkara ini, yang digugat adalah Putusan KIP atas permohonan keberatan ICW dalam hal permohonan keterbukaan informasi publik yang diajukan ke Kementerian Keuangan," terang Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dikutip dari Okezone, Jumat (10/2/2023).
Sebelumnya sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, ICW sebagai Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi pada 15 Mei 2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu. Terhadap permohonan ICW tersebut PPID Kemenkeu berdasarkan UU tidak dapat memberikan informasi karena informasi yang diminta termasuk yg dikecualikan oleh UU 14 Tahun 2008 di Pasal 17 huruf e dan huruf i.
Atas jawaban dan penjelasan PPID Kemenkeu tersebut, ICW pun mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Pusat dan oleh KIP permohonan tersebut dikabulkan sebagian.
"Dengan demikian Kemenkeu mengajukan gugatan atas Putusan KIP dimaksud," tegas Yustinus.
