jaringberita.com -Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung wacana yang digulirkan Ketua Umum PKBMuhaimin Iskandarsoal penghapusanPemilihan Gubernur(Pilgub). Menurutnya, wacana itu sudah benar.
Kata Irma, yang punya rakyat dan bertanggungjawab langsung adalah bupati dan wali kota.
Gubernur hanya sekadar koordinator dan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.
"Jadi, mekanisme pemilihannya tidak perlu dilakukan langsung,” ujar Irma melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Selain membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut dia, anggaran untuk gelaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat provinsi juga sangat tinggi.
Poin penting lainnya, gubernur merupakan administrator, dan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah karena tidak punya wilayah.
Bahkan, ada yang tidak mampu menyerap anggaran pusat. (Anggaran itu) mengendap di bank dan rawan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Jadi, biarkan para bupati dan wali kota dipilih langsung, sementara jabatan gubernur dipilih oleh Pemerintah Pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” jelas dia.
Lebih lanjut, anggota DPR ini mengatakan, jabatan gubernur dapat ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendari) atas persetujuan Presiden. Dengan begitu, mereka benar-benar menjadi kepanjangan tangan Pusat, bukan kaki tangan kepentingan partai politik (parpol).
Terpisah, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, Pemerintah Pusat membutuhkan gubernur sebagai perpanjangan tangan mereka. Gubernur bertugas mengkoodinir, dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.
Pemerintah Pusat sulit menjangkau masyarakat langsung. Karenanya, mereka membutuhkan pejabat yang dapat mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan nasional ke tingkat Kabupaten dan Kota. Jadi, posisi atau jabatan gubernur masih relevansebagai perpanjangan tangan Pemerintah,” jelas Kamhar dilansir rm.id.
Pentingnya keberadaan gubernur, menurutnya, membuat Pilgub masih diperlukan. Dalih bahwa Pilgub hanya menguras anggaran, tidak berdasar jika bercermin dari pilkada sebelumnya.
Sebelum-sebelumnya juga ada Pilgub. Apa ada masalah di anggarannya? kan tidak!” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Hasanuddin Wahid menyebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bukan mewacanakan menghapus jabatan gubernur, tapi menghapus Pilgub secara langsung oleh rakyat.
Dia menjelaskan, wacana tersebut dilontarkan Muhaimin karena pihaknya tengah mengkaji perubahan dalam sistem Pilgub secara langsung.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu wacana yang mengemuka adalah opsi gubernur ditunjuk langsung oleh DPRD.
“Jabatan gubernur tetap ada, tapi bukan dipilih langsungoleh rakyat. Salah satu kajiannya,Pilkada untuk gubernur tidak perludilakukan,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (2/2).
Dia menguraikan, penghapusan Pilkada di tingkat provinsi bisa membuat anggaran lebih efisien dan kerja pemerintahan lebih efektif. Sebab, gubernur merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.
“Tujuannya, mengefektifkananggaran, mengefektifkan Pemerintah serta sejumlah efisiensi lainnya,” tegasnya.
