Ribut ! Putusan Pengadilan Tunda Pemilu 2024, Mahfud MD Angkat Bicara

"Saya mengajak KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum. Kalau secara logika hukum pastilah KPU menang. Mengapa? Karena PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut," kata Mahfud melalui akun Instagram resminya @mohmahfudmd, seperti dikutip dari Okezone, Jum'at (03/03/2023).

"Kita harus melawan secara hukum vonis ini. Ini soal mudah, tetapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul," sambungnya.

Menurutnya, sengketa terkait proses, administrasi, dan hasil pemilu itu telah diatur tersendiri dalam hukum. Jika sengketa sebelum pencoblosan terkait proses admintrasi, yang memutus harus Bawaslu. Namun jika menyangkut keputusan kepesertaan, paling jauh hanya bisa digugat ke PTUN.

"Nah, Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara," kata Mahfud.

Bacalon Bupati

Pemkab Langkat Dapat Pembebasan Lahan PTPN Seluas 4,8 Ha

Komisi I DPRD Medan dan KPU Gelar Rapat Masalah Penyelenggaraan Pemilu

Polri Siagakan 3.041 Personel Gabungan Amankan Debat ke-3 Capres

KPU Medan Harus Selektif dan Profesional Rekrut KPPS

Dua Maling dann Penadah Tidur di Hotel Prodeo Polres Labusel