Senin, 19 Oktober 2026

Dewan Pers Tegaskan Setiap Orang Bisa Mendirikan Perusahaan Pers

- Senin, 27 Februari 2023 18:45 WIB
Dewan Pers Tegaskan Setiap Orang Bisa Mendirikan Perusahaan Pers
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (Foto: Dok Dewan Pers)
“Pendataan perusahaan pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya, perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada. Ketentuan tentang pendataan perusahaan pers ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Dewan Pers tidak dapat memaksa perusahaan pers untuk didata atau ikut verifikasi media,” jelasnya.
Ninik Rahayu menambahkan, pendataan perusahaan pers bertujuan untuk mewujudkan perusahan pers yang kredibel, profesional, sehat, mandiri dan independen. Selanjutnya untuk mewujudkan perlindungan pada perusahaan pers dan mnginventarisasi perusahaan pers secara kuantitatf dan kualitatif.
“Pendataan perusahaan pers dilakukan untuk memastikan, bahwa perusahaan pers sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai salah satu unsur yang menopang tegaknya kemerdekaan pers. Perusahaan pers yang tidak bekerja secara profesional, antara lain ditandai dengan tidak memenuhi kewajiban untuk kesejahteraan wartawan, tidak memberikan penghasilan yang layak, atau malah memerintahkan wartawan mencari tambahan penghasilan/iklan,” ucapnya.
“Hal ini pada akhirnya akan membuat wartawan tidak dapat menjalankan tugas dengan profesional, karena penghasilan wartawan tergantung kepada seberapa besar ia meraih iklan atau tambahan penghasilan. Situasi ini tentu tidak mendukung wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas,” pungkas Ninik Rahayu.

Halaman:
1
2
Semua
Editor
:
Tags
Dewan PersPerusahaan Pers
beritaTerkait
Dewan Pers Apresiasi Kinerja Divhumas Polri yang Memudahkan Jurnalis Peroleh Informasi

Dewan Pers Apresiasi Kinerja Divhumas Polri yang Memudahkan Jurnalis Peroleh Informasi

Dewan Pers Terbitkan Edaran Tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Peliputan Pemilu

Dewan Pers Terbitkan Edaran Tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Peliputan Pemilu

Kades Ketapang Daya Tegaskan Tidak Pernah Diperiksa Polisi Terkait Pilpres

Kades Ketapang Daya Tegaskan Tidak Pernah Diperiksa Polisi Terkait Pilpres

Dewan Pers Ingatkan Perusahaan Pers Untuk Bayar THR Wartawan Seminggu Sebelum Lebaran

Dewan Pers Ingatkan Perusahaan Pers Untuk Bayar THR Wartawan Seminggu Sebelum Lebaran

Dewan Pers Minta Wartawan Jaga Integritas dan Profesional pada Pemilu 2024

Dewan Pers Minta Wartawan Jaga Integritas dan Profesional pada Pemilu 2024

Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI

Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI

komentar
beritaTerbaru