Awas, Salah Langkah Demokrat Tenggelam

“Kalau mau naik, ya konsisten sebagai oposisi. Jika tidak, bisa seperti Prabowo yang ma­suk Pemerintahan, dibenci dan ditinggalkan pemilihnya,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)Ujang Komarudindilansir rm.id

Dosen Universitas Al Azhar Jakarta itu memprediksi, bisa saja Demokrat digoda menjadi menteri padareshufflekali ini. Jika langkah itu diambil, Demokrat bakal tenggelam di pesta demokrasi mendatang.

Baca Juga:

• Ketua DPD PDIP Sulteng Bantah Isu Intel Ikut Rapat Internal di Palu
• Pensiun Dini PNS, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Punya Rumah Sakit, Bisnis Kuliner dan Mineral

Jika konsisten menjadi oposisi, bisa meroket. Tergantung komposisi peta per­tarungan di Pilpres 2024.

Misalnya, ketika duet Anies-AHYmenjadi kenyataan. Sontak, menjadi berkah Partai Demokrat. Tidak hanya suara partai meroket, duet ini jika menang, bisa mengembalikan masa kejayaan partai sebelum era Jokowi.

Baca Juga:

• Baintelkam Polri Terbitkan SKCK Bacapres Anies Baswedan
• Bongkar Dugaan Suap Proyek 2,7 Triliun, Wakil Kepala II Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut Dicopot

Asumsinya, konsistensi opo­sisi PDIP di PemerintahanSBY, membuat partai ini tampil sebagai pemenang dan menguasai Pemilu 2014 dan 2019

"Demokrat kalau ingin naik, konsisten sebagai oposisi. Masuk kabinet, ya jeblok suaranya,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono(AHY) menyerukan seluruh kader untuk mengisi tahun politik ini dengan energi, kekuatan, dan semangat baru memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi rakyat Indonesia.

Asumsinya, tahun ini adalahkick offuntuk meraih kemenangandi Pemilu 2024. Beragam strategi dan taktik menuju pesta demokrasi mendatang telah di­rumuskan. Pesannya, para kader diminta tetap istiqomah menga­wal demokrasi dan menjaga nalar kritis untuk kemajuan bangsa.

Bisa ikatakan, 2023 adalah kick-off,” ujar AHY saat berpidato di Kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta, belum lama ini.

AHY menceritakan, selama dua jam para elite partai melaku­kan rapat pleno awal tahun. Rapat itu untuk mengevaluasi program kerja 2022, sekaligus menyusun rencana kegiatan satu tahun ke depan. Hasilnya, ada tiga isu utama publik yang direspons Demokrat.

Pertama, kontroversi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pro-kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Ketiga, wacana penggunaan sistem pro­porsional tertutup pada Pemilu 2024.

Khusus, upaya mengemba­likan sistem Pemilu dari pro­porsional terbuka, ke sistem proporsional tertutup. AHY mengingatkan kembali per­temuan dirinya dengan tujuh parpol Senayan, membahas isu tersebut.

Ditegaskan AHY, Partai Demokrat konsisten menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Alasannya, ada dua. Pertama, hak rakyat dalam ke­hidupan demokrasi dirampas. Jika terjadi sistem pemilu ter­tutup, rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya.

Kedua, secara internal, bisa merontokkan semangat juang kader, terutama caleg dalam upaya mendapatkan suara. Di Pemilu terbuka saat ini, setiap kader partai memiliki ruang dan peluang yang adil untuk menjadi wakil partai di parlemen.

Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, dan ber­juang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena sistem yang berubah secara tiba-tiba,” ujarnya.

AHY mengajak semua kalangan, masyarakat sipil, akade­misi, aktivis, mahasiswa, kaum buruh, pemuda, jurnalis, sebagai pilar demokrasi Indonesia, untuk menjaga nalar kritis bangsa.

“Menuju Pemilu 2024, mari kita isi tahun ini dengan energi, kekuatan dan semangat baru, untuk memperjuangkan peruba­han dan perbaikan bagi rakyat,” ajaknya.