Meski Putra Presiden, Gibran Sang Walikota Solo Dilawan Tiga Bupati

Pada 2015, Pemkot Solo mengusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibangunkanJalan Lingkar Luar Solo. Enam tahun berselang, Pemkot Solo menanyakan kelanjutan rencana tersebut. Namun, studi kelayakan terbaru, justru untuk pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Solo.

Baca Juga:

• Polwan Korbrimob Berhasil Wujudkan Pengamanan VIP di Sarang KKB
• DPR Apresiasi Kapolri Lepaskan Mahasiswa Pembuat Meme Presiden

Gibran menilai, Tol Lingkar Solo penting untuk mengurai kemacetan di daerahnya. Terlebih, pembahasan jalan tol ini sudah cukup lama. Bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. "Solo ini sudah hampir tidak bisa bergerak. Lalu lintasnya stuck. Itu urgensinya jalan lingkar," ucap Gibran dilansir rm. id.

Namun, niat Gibran ini mendapat respons negatif dari tiga daerah tetangga Solo. Tiga bupati: yaitu Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani menolak pembangunan Jalan Tol Lingkar Solo. Alasannya tak jauh berbeda, soal perekonomian warga sekitar.

Baca Juga:

• KSP : Humas Polri Harus Kawal Komunikasi Program Prioritas Menuju Indonesia Emas
• Panglima TNI Sambut Kedatangan Presiden RI Usai Lawatan ke Timur Tengah

Bupati Karanganyar Juliyatmono khawatir, jalan tol itu mematikan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Ia lebih sepakat jika Pemerintah membangun Jalan Lingkar Solo atau Solo Ring Road, bukan tol. Sementara, Bupati Klaten Sri Mulyani dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani khawatir pembangunan tol melenyapkan ratusan hektar sawah di wilayahnya.

Menanggapi penolakan ini, Gibran menyebut, Pemerintah Pusat akan berbicara dengan tiga bupati yang menolak pembangunan Tol Lingkar Solo. "Yowis dibicarakan sik to (dulu)," kata putra sulung Jokowi itu, singkat.

Nantinya, eselon I dari Kementerian PUPR akan menemui tiga kepala daerah yang terdampak untuk membahas rencana pembangunan tol tersebut. "Sudah dijadwalkan kok. Dari (Direktorat Jenderal) Bina Marga. Dirjen-dirjen yang ngurusi jalan tol itu biar muter ke Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar, baru nanti ketemu saya," terang Gibran.

Ia menganggap wajar soal sikap penolakan ketiga bupati daerah tetangga Solo. Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Namun, Gibran yakin keberadaan jalan tol bakal menguntungkan daerah-daerah yang dilalui. Hanya saja, dampak positif tersebut perlu dikomunikasikan dengan lebih baik. "Pasti dong (menguntungkan). Tapi nanti saja setelah pertemuan. Kita juga nggak buru-buru kok," ungkapnya.

Berbeda dengan Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo, Bupati Lumajang Thoriqul Haq justru ingin daerahnya dilewati jalan tol. "Mas Gibran, jalan tolnya kasih ke Lumajang saja. Tidak ribet, semua setuju, tidak ada yang nolak, apalagi sudah ada Perpres. Pak Presiden sudah tanda tangan," seloroh Thoriq.

Ia heran mendengar koleganya: Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani menolak pembangunan tol. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Lumajang yang menginginkan adanya jalan tol tapi tidak kunjung terealisasi.

"Saya kan mikirnya begini. Kok ada bupati menolak tol itu, sementara kita yang ingin tol tidak dapat, itu kan menurut saya kok emane (sayang sekali) tidak dikasihkan Lumajang saja," aku Thoriq.

Di dunia maya, warganet ikut berisik dengan adanya penolakan tiga bupati terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Solo. Ada beberapa warganet berlaga jadi Gibran dan mengadu ke Jokowi. "Saya laporin Bapak. Saya anak Presiden lho," kelakar @ja_prast.

Ada juga yang mengupas mengenai latar belakang tiga bupati itu. "Bupatinya pasti nggak satu partai dah tuh. Coba kalau sama-sama Banteng, atau yang satu koalisi saja dah. Belum juga dia ngomong, pasti sudah main setuju-setuju saja bupatinya," tulis @hatniremep.

Sedangkan akun @MusafirKopinyaberpendapat, penolakan tiga bupati itu ada benarnya. "Jalan tol hanya membelah keakraban antar kampung. Kalau emang niatnya untuk kemakmuran, bangun jalan umum yang lebar dan bisa diakses semua warga. Saya yakin bupatinya akan setuju," tulisnya.