jaringberita.com -Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang.
Era aturan hukum
kolonial Belanda sudah berakhir, tapi tetap saja ada kekhawatiran soal beberapa pasal karet yang berpotensi menjerat para pengkritik Pemerintah.
Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis masih keberatan dengan dua pasal dalam RKUHP yang disahkan ini. Pasal tersebut yakni pasal 240 dan 214. Adapun pasal 240 ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan kepada pemerintah dan lembaga negara dapat dikenakan pidana 3 tahun penjara.
Tegas anggota Komisi VIII DPR ini di Gedung Parlemen, kalau pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki.
Iskan tidak habis pikir, pasal karet ini bisa tiba-tiba muncul dalam RKUHP. Padahal, aturan dalam pasal ini jelas mendapat penolakan dari masyarakat terutama kalangan mahasiswa dan meminta pasal tersebut dicabut.
Dia bilang, kehadiran pasal yang berpotensi memidanakan para pengkritik pemerintah merupakan langkah mundur cita-cita reformasi yang digelorakan pada Pergerakan 1998. Dia khawatir Pasal 240 ini akan digunakan oleh para pemimpin kementerian dan lembaga negara untuk mengambil hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Begitu juga dengan pasal 214 yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden-Wakil Presiden. Dirinya akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut.
Anggota Fraksi Partai
Demokrat III DPR Santoso berharap, semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RKUHP ini tidak boleh malah mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat dalam berpendapat.
Pemerintah mesti menjamin implementasi RKUHP ini tidak merugikan masyarakat melalui penerbitan peraturan turunan yang berpotensi mengkriminalisasi pengkritik pemerintah.
Tegas Komisi III DPR ini, pemerintah justru harus menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat terutama hak-hak kebebasan berpendapat.
Dia bilang, aparat penegak hukum mesti hati-hati dalam mengimplementasikan RKUHP ini.
Telebih ada keresahan soal pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden-Wapres serta penghinaan terhadap lembaga negara. Harus ada batasan bagi penegak hukum menjalankan beleid ini secara baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya.
Tambah dia, termasuk jurnalis, jangan sampai mereka
dikriminalisasi saat menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak masyarakat dan edukasi kepada aparat penegak hukum menjadi PR yang harus dipriroitaskan Pemerintah setelah pengesahan RUU.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menuturkan, RKUHP ini merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di negara ini. Sekaligus menjawab seluruh perkembangan hukum yang ada di masyarakat.
Jelasnya, seperti dilansir dari RM.id, kalau RKUHP ini membawa misi dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi tentang hukum pidana.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menuturkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterapkan saat ini merupakan warisan
kolonial Belanda dan telah berperan sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia selama 76 tahun lebih. KUHP juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Diperlukan pembaharuan guna mengakomodir perkembangan hukum pidana sekaligus menciptakan hukum pembangunan nasional.
RKUHP ini, lanjut dia, juga menandai berbagai perkembangan hukum modern di masyarakat dengan sasaran dan tujuan, antara lain, pertama, menjamin kepastian hukum. Kedua, menciptakan kemanfaaatan dan keadilan dalam proses pemidanan terhadap terpidana. Ketiga, proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kesungguhan Pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakkan norma-norma hukum. Kelima, meningkatkan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM. Dan terakhir, memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.
Tags
beritaTerkait
komentar