jaringberita.com - Sejumlah parpol di koalisi pendukung pemerintah mulai gerah dengan sepak terjang NasDem. Partai besutan Surya Paloh yang memilih abstain di pembahasan revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) itu, dianggap sudah tak sejalan dengan koalisi. Paloh pun dipersilakan keluar dari koalisi.
Dari 7 fraksi pendukung pemerintah di parlemen, hanya
NasDem yang mengambil sikap berbeda soal masuknya revisi UU IKN dalam Prolegnas 2023. Jika
PDIP-Golkar-Gerindra-PKB-PAN-PPP setuju,
NasDem memilih sikap abstain saat dilakukan pengambilan suara fraksi. Sementara 2 partai oposisi, yakni PKS dan Demokrat menyatakan menolak.
Sikap
NasDem yang bergaya oposisi ini dikritik rekan partai di koalisi pemerintah. PAN bahkan tak ragu-ragu menyebut sikap
NasDem sangat tidak wajar. Mengingat hingga saat ini,
NasDem masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.
"Karena partai non Pemerintah memainkan peran dan fungsi untuk berbeda dan mengkritisi kebijakan Pemerintah. Namun menjadi tidak wajar jika
NasDem masih menjadi partai koalisi Pemerintah," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kemarin.
Kendati demikian, PAN menghormati sikap NasDem. Dia menyerahkan sikap
NasDem yang mbalelo itu kepada publik untuk menilainya. "Publik akan menilai mengapa
NasDem bersikap berbeda dengan Pemerintah, padahal masih menjadi partai koalisi Pemerintah," ujarnya.
Sedangkan tanggapan PKB santai tapi nyakitin. Mau abstain atau menolak, bagi partai besutan Muhaimin Iskandar itu, tidak akan memengaruhi keputusan bulat DPR untuk merevisi UU IKN. "Kami hormati keputusan NasDem, toh nggak ngaruh apa-apa," sebut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kemarin.
Mengingat tanpa sikap setuju NasDem, koalisi Istana sudah memegang mayoritas di DPR. Bahkan, PKB mempersilakan
NasDem keluar dari koalisi pendukung Jokowi. "Tanpa
NasDem pun sudah dapat dukungan mayoritas di DPR. Kalau
NasDem mau keluar dari koalisi juga tidak ada masalah," tambah Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid.
Tags
beritaTerkait
komentar