15 Organisasi Masyarakat Sipil Tolak Perpres Peta Jalan Industri Hasil Tembakau

jaringberita.com - Sebanyak 15 organisasi masyarakat sipil menyatakan menolak rencana pembuatan regulasi baru yakni Peraturan Presiden Peta Jalan Industri Hasil Tembakau (Perpres IHT). Sebab, Perpres tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi yang sudah ada dan bertolak belakang dengan cita-cita negara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

“Perpres IHT ini secara substansi sama saja dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau (IHT) Tahun 2015-2020 yang sudah dicabut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 16P/HUM/2016,” tegas Advokad Senior Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA), Tubagus Haryo Karbiyanto, Jumat (7/10/2022).

Alasan pencabutan itu, menurut Tubagus, karena Permenperin tentang Peta Jalan IHT Tahun 2015-2020 dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Baca Juga:

• 3995 ASN Kanwil Kemenkumham Sumut Ikut Uji Kompetensi Metode CACT
• Selain Cleaning Services, Profesi Ini Juga Bakal Diangkat Jadi PNS Part Time, Selamat!

“Nah, rancangan Perpres Peta Jalan IHT ini menggunakan judul yang sebenarnya sudah dicabut sebelumnya oleh Mahkamah Agung, dan secara substansi sama saja dengan Permenperin tentang Peta Jalan IHT karena sama-sama fokus untuk meningkatkan produksi tembakau,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dari sejumlah pemberitaan di media massa, saat ini Kemenko Perekonomian sedang merancang Perpres Peta Jalan Industri Hasil Tembakau (IHT). Dalam situs resmi Kemenko Perekonomian, dijelaskan mereka tengah menyusun Peta Jalan IHT yang bertujuan memberikan kepastian dan kejelasan arah kebijakan industri hasil tembakau, termasuk kenaikan tarif cukai tembakau, diversifikasi produk tembakau, dan peningkatan kinerja ekspor tembakau.

Baca Juga:

• Simak! Inilah Profesi Honorer Yang Bisa Diangkat Menjadi PNS Part Time, Menpan RB langsung Buka Suara
• Hari Tanpa Tembakau, Puskesmas Tegal Sari Medan Denai Luncurkan Inovasi PELAKOR

Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, menilai Pemerintah tidak sensitif menanggapi desakan masyarakat untuk melindungi anak dari adiksi rokok. Sejumlah fakta sudah membuktikan saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat perokok anak karena terus meningkatnya prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun.

3995 ASN Kanwil Kemenkumham Sumut Ikut Uji Kompetensi Metode CACT

Selain Cleaning Services, Profesi Ini Juga Bakal Diangkat Jadi PNS Part Time, Selamat!

Simak! Inilah Profesi Honorer Yang Bisa Diangkat Menjadi PNS Part Time, Menpan RB langsung Buka Suara

Hari Tanpa Tembakau, Puskesmas Tegal Sari Medan Denai Luncurkan Inovasi PELAKOR

5 OP Kesehatan Medan Kirim Massa Aksi Nasional Stop RUU Kesehatan

Barcode Diskucapil Deli Serdang Dipalsukan, Kadis Minta Masyarakat Ngurus Jangan Lewat Calo