Jumat, 20 November 2026

Kapolri Perintahkan Operasi Serentak Berantas Premanisme di Seluruh Indonesia

- Selasa, 06 Mei 2025 20:00 WIB
Kapolri Perintahkan Operasi Serentak Berantas Premanisme di Seluruh Indonesia
ist
Kapolri Perintahkan Operasi Serentak Berantas Premanisme di Seluruh Indonesia

jaringberita.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memerintahkan pelaksanaan "Operasi Kepolisian Kewilayahan" secara serentak di seluruh Indonesia guna memberantas aksi premanisme yang kian meresahkan masyarakat.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, dan ditujukan kepada seluruh jajaran Polda serta Polres di Tanah Air.

Operasi ini resmi dimulai sejak 1 Mei 2025 dan bertujuan untuk menindak tegas para pelaku serta membongkar jaringan premanisme secara menyeluruh.

Baca Juga:

“Operasi ini ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dan jaringan premanisme, ” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri dalam konferensi persnya, Selasa (6/5/2025).

Dukungan Akademisi: Premanisme Harus Diberantas

Baca Juga:

Dukungan terhadap langkah tegas Polri juga datang dari Dr. Hirwansyah, SH, MH, M.Kn, pakar hukum dan dosen di Universitas Bhayangkara. Ia menilai bahwa premanisme—terutama yang dilakukan oleh oknum debt collector dan organisasi masyarakat (ormas)—telah menjadi fenomena yang mengganggu ketertiban umum.

Menurutnya, tindakan tersebut sejalan dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yang mencakup:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
b. Menegakkan hukum,
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oknum Debt Collector Bisa Dipidana

Dr. Hirwansyah menegaskan bahwa oknum debt collector yang melakukan kekerasan dalam penarikan kendaraan bermotor yang wanprestasi dapat dikenai sanksi pidana jika terdapat cukup bukti.

“Jika terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam proses penarikan, maka dapat dikenakan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya maksimal sembilan tahun penjara, ” jelasnya.

Tags
beritaTerkait
Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Ratusan Anak dan Difabel Ikuti Lomba Melukis-Mewarnai
Polri Bakal Tampilkan Puluhan Robocop pada 1 Juli di Monas
Hari Bhayangkara, ke-79, PBNU: Polri Harus Bisa Diandalkan Masyarakat
Hari Bhayangkara ke-79, KPAI Harap Polri Selalu Jadi Penjaga dan Pelindung Anak
Hari Bhayangkara ke-79, Habiburokhman Puji Polri Berhasil Aktualisasikan Peran Pelayan Rakyat
Kapolri Hormat dan Cium Tangan Megawati Soekarnoputri di Ultah ke-100 Istri Hoegeng
komentar
beritaTerbaru