jaringberita.com -Setelah menuai kritik, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim akhirnya mengumumkan dan melantik kabinet barunya.
Menariknya, dalam susunan kabinet yang baru dibentuknya itu, Anwar Ibrahim rangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan. Sayang ini di Malaysia, kalau di sini, Anwar Ibrahim pasti habis dibully.
Sesuai janjinya, kabinet Anwar lebih ramping dari pemerintahan sebelumnya yang memiliki 30 lebih anggota. Kabinet Anwar hanya terdiri dari 28 menteri saja, tapi belum termasuk posisi wakil menteri yang memang belum diumumkan.
Sangat mengumumkan kabinetnya, Ketua Pakatan Harapan (PH) itu menekankan, dalam pemerintahan persatuannya, isu tata pemerintahan yang baik, meringankan beban rakyat dan pembangunan ekonomi akan menjadi prioritas utama.
“Prioritas dari Pemerintah Persatuan adalah memastikan pemerintahan yang baik dan menemukan langkah untuk meringankan beban masyarakat,” kata Anwar dikutip dari ABC News.
Kenapa rangkap jabatan? Anwar menyebut, dirinya rangkap jabatan sebagai menjadi menteri keuangan (menkeu) karena ingin mengubah sistem dan mengembalikan kepercayaan diri perekonomian negara. Selain dirinya, dua menteri di kabinetnya juga akan rangkap jabatan sebagai wakil Perdana Menteri (PM). Yakni, Ahmad Zahid Hamidi dari Barisan Nasional (BN) dan Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak (GPS).
Baru saja dilantik, kabinet Anwar ini sudah menuai banyak protes. Salah satunya, kritikan tajam yang dilontarkan eks PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Pemimpin koalisi Perikatan Nasional ini menyebut susunan kabinet Anwar sebagai yang paling mengecewakan dalam sejarah Malaysia.
Kritikan pertama dari Muhyiddin, yakni penunjukan Ahmad Zahid Hamidi, pemimpin koalisi Barisan Nasional dan ketua UMNO, sebagai salah satu dari dua Wakil PM dalam pemerintahan. Ahmad Zahid diketahui terjerat rentetan kasus korupsi, termasuk pencucian uang dan penyuapan, hingga disidang.
Dalam kritikannya, Muhyiddin menyebut susunan kabinet Anwar sebagai yang ‘paling mengecewakan dalam sejarah negara ini’. “Seseorang yang diperintahkan untuk mengajukan pembelaannya di pengadilan terhadap 47 dakwaan pidana korupsi, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang telah ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri,” sindir Muhyiddin dalam pernyataannya. “Tindakan Anwar seperti menjual martabat bangsa -- hanya karena keinginannya menjadi Perdana Menteri,” sambungnya.
Dia juga melontarkan kritikan terhadap keputusan Anwar menunjuk dirinya sendiri untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut Muhyiddin, langkah itu akan mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan kemungkinan korupsi besar-besaran seperti yang terjadi dalam skandal 1MDB sebelumnya.
Lebih lanjut, seperti dilansir dari RM.id, Muhyiddin mempertanyakan bagaimana rakyat dan investor bisa menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Anwar. Dia juga mengklaim bahwa susunan kabinet Anwar menunjukkan pemimpin koalisi Pakatan Harapan itu telah berkompromi dengan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas.
Tidak hanya itu, Muhyiddin juga mengklaim ada sejumlah individu yang dikenal dengan chauvinisme ekstrem yang ditunjuk memimpin kementerian tertentu dan akan memicu kontroversi serta berpotensi memunculkan kebijakan rasial ekstrem nantinya. Dia tidak menyebut lebih lanjut nama individu yang dimaksud.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiqi, menilai Anwar merangkap jabatan untuk menghindari gejolak politik di pemerintahannya.
“Alasannya untuk menghindari konflik politik ekonomi komponen pendukungnya, maka akan lebih stabil jika pos [Menkeu] itu dipegang sendiri oleh Anwar,” kata Suyatno, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Suyatno juga menyoroti pengalaman dan jaringan luas Anwar yang bisa memperkokoh posisi Anwar sebagai menteri keuangan sekaligus PM. “Pengalaman Anwar pernah menjadi menteri keuangan selama delapan tahun cukup beralasan kenapa perlu dipegang pos tersebut,” kata Suyatno.
Anwar pernah menjabat sebagai menteri keuangan di era Mahathir Mohammad pada 1991. Lalu pada 1993, Mahathir mengangkat Anwar menjadi wakil perdana menteri. Pada 1994, krisis moneter melanda dunia. Namun, Anwar berhasil membawa Malaysia melewati masa sulit itu.
Atas kesuksesan itu, Asiamoney menobatkan Anwar sebagai Finance Minister of The Year pada 1996. Ia kemudian ditunjuk menjadi Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia pada 1998.
