OJK Permudah Kredit UMKM

jaringberita.com -Senayan mendukung langkahOtoritas Jasa Keuangan(OJK) membikin Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR). Program ini ditujukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua MPRSyarief Hasanmenilai, KPMR memper­mudah akses permodalan bagi UMKM, sehingga berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. Apalagi, OJK menggandeng 76 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan total realisasi sebesar Rp 4,4 triliun pada kuartal II/2022.

“Selama ini, salah satu ken­dala mendasar mengapa UMKM tidak mampu meningkatkan skala usahanya dan menembus pasar global adalah keterbatasan akses finansial,” ujar Syarief da­lam keterangannya, kemarin.

Menurut Syarief sudah men­jadi tugas semua pihak termasuk OJK dalam memastikan akses fi­nansial bagi UMKM. Sehingga, inisiatif kredit pembiayaan ini adalah bukti OJK hadir dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Penandatanganan PP Penghapusan Piutang Macet UMKM di Istana Negara
• Buka Aquabike Seri Balige, Pj Gubernur Sumut Sangat Terkesan Lihat Antusias Penonton

“Dengan jumlah sebanyak 64,2 juta entitas dan serapan tenaga kerja 117 juta jiwa, UMKM mempunyai peran krusial dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi,” ujar politikus senior Partai Demokrat ini

Syarief menilai, rasio kredit UMKM terhadap total kredit per­bankan masih rendah. Rasionya hanya berkisar pada angka 19,7 persen, atau Rp 1,214 triliun dari total kredit perbankan Rp 6,155 triliun.

Baca Juga:

• Polres Bojonegoro Bantu UMKM Promosikan Produk Kuliner Melalui Jejaring Sosial
• Kosmas Harefa menggelar rapat koordinasi bersama InJourney

Tidak aneh jika rasio kredit kita kalah dibandingkan negara tetangga Singapura berada pada angka 39 persen, Malaysia 51 persen, Jepang 66 persen, bah­kan Korea Selatan mencapai 81 persen,” sebut dia.

Syarief berpandangan pening­katan porsi pembiayaan UMKM dari sektor formal perlu men­jadi catatan sekaligus evaluasi. Semakin tinggi rasio kreditnya, maka semakin baik pula jami­nan, kepastian, dan keberlanju­tan pembiayaan UMKM.

Fakta ini menunjukkan masih banyak UMKM yang mendapatkan pendanaan dari sektor informal dengan segala risikonya. “Karena itu, inisiatif dan peran serta OJK dalam melun­curkan program kredit melawan rentenir perlu terus didukung,” imbuhnya.

Syarief menekankan, inklusi keuangan adalah perwujudan dari ekonomi berkeadilan. Hal ini sesuai dengan amanat sila ke-5 Pancasila. Ekonomi yang baik tidak saja tumbuh namun juga merata, tercermin pada semakin meratanya akses keuangan bagi sebagian besar pelaku ekonomi.

“UMKM sebagai pelaku ekonomi mayoritas di Indonesia perlu diberikan afirmasi, asis­tensi, bahkan intervensi agar berdaya dan negara harus selalu hadir untuk melindungi rakyat­nya,” tandasnya dilansir RM. Id.

Sementara, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, KPMR merupa­kan pembiayaan yang dilaku­kan lembaga jasa keuangan ke pelaku UMKM. Tentunya dengan proses yang mudah, ce­pat, dan berbiaya rendah.

“Program tersebut telah di­implementasikan di 76 TPAKD dengan 337.490 debitur dan dengan nominal penyaluran sebesar Rp 4,4 triliun,” ucap Friderica di Jakarta, kemarin.

Program ini, lanjutnya, dila­tarbelakangi oleh maraknya praktik penawaran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh entitas ilegal, seperti rente­nir dan pinjaman

onlineilegal. Program tersebut disambut baik oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan pemerintah daerah.

Gubernur, bupati, atau walikota mendukung program ini. Mereka nggak rela kalau masyarakatnya banyak kena skema-skema lintah darat,” pungkasnya

Panglima TNI Hadiri Penandatanganan PP Penghapusan Piutang Macet UMKM di Istana Negara

Buka Aquabike Seri Balige, Pj Gubernur Sumut Sangat Terkesan Lihat Antusias Penonton

Polres Bojonegoro Bantu UMKM Promosikan Produk Kuliner Melalui Jejaring Sosial

Kosmas Harefa menggelar rapat koordinasi bersama InJourney

202 UMKM di Medan Tembus Ekspor, 2023 Nyusul 10 UMKM Lagi

Pemko Medan Beli Sepatu UMKM, 2022 Transaksi Capai 2,06 Miliar