jaringberita.com -
Kapolda Sumut lewat Ditkrimsus harus transparan dan mengusut tuntas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga dilakukan Achiruddin Hasibuan.
Meski mantan Kaur Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumut itu sudah disanksi PTDH dalam proses sidak etik Bid Propam Polda Sumut. Namun kasusnya harus diusut tuntas.
"Walapun sudah PTHD, kasus Achiruddin Hasibuan harus terus berjalan dari perkembangan penyelidikan ditkrimsus mendapati penimbunan BBM ilegal dan indikasi TPPU oleh AKBP Achiruddin Hasibuan, kasus ini tidak luput dari sorotan kami, kami akan mengkawal kasus ini, " tegas Ketua Badko HMI Sumut Abdul Rahman.
Dalam keterangan diterima redaksi, Abdul Rahman menilai kalau pihak Polda Sumut dslam hal ini Ditkrimsus ada dugaan belum transparan dalam kasus melilit Achiruddin yang sebelumnya menyandang pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) tersebut.
Hal ini disebutkan ketika Badko HMI menanyakan langsung ke Dir Krimsus terkait perkembangan hasil penyidikan dengan mendapat jawaban yang normatif.
"Kalau kalian mau menanyakan sejauh mana penyidikan kami sudah sampaikan ke humas, temui aja humas dek, " ujar Abdul Rahman menirukan ucapan Ditkrimsus.
Dilihat hasil rilis Humas Polda Sumut bahwa penyidikan terhadap Achiruddin Hasibuan hanya sebagai penerima upah pengawas gudang BBM. Dan PPATK mencurigai adanya TPPU yang dilakukan oleh Achiruddin Hasibuan.
Abdul Rahman melihat kalau kasus ini ada kejanggalan yang belum diungkap oleh penegak hukum dalam hal ini Ditkrimsus Polda Sumut.
"BBM ilegal ini harus diurai siapa pemilik dan bersumber dari mana ini barang. Dan rekening gendut tak wajar, dari mana sumber uang beliau. Dirreskrimsus harus transparan dalam mengungkap kasus ini, kalau ini didiamkan ada apa, " ujar Abdul
Harapan Badko HMI agar Kapolda Sumut memberitakan atensi kepada dirreskrimsus agar mengungkap kasus ini dengan transparan.
