Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, Undang Undang tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa seluruh pelayan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publik.
Kemudian untuk memenuhi standar pelayanan publik itu wajib melibatkan masyarakat, metodenya seperti yang dilakukan pada kegiatan ini.
"Maka kita apresiasi kepada BBPOM
Medan yang telah menggelar kegiatan ini yang manfaatnya buat kedua belah pihak baik kepada
BBPOM sebagai penyelenggara maupun kepada masyarakat pengguna layanan. Dari sini akan tersambung apa pelayanan publik yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi konflik," ujarnya.
"Intinya pelayanan publik itu harus memudahkan masyarakat jadi agar menyusun pelayanan publik harus dibuat sesederhana mungkin dan betul betul dibuat tidak menimbulkan konflik," tambahnya.
Tags
beritaTerkait
komentar