Kamis, 19 November 2026

Gubsu Harapkan Seluruh Kabupaten/Kota di Sumut Zona Hijau untuk Pelayanan Publik

- Kamis, 26 Januari 2023 23:30 WIB
Gubsu Harapkan Seluruh Kabupaten/Kota di Sumut Zona Hijau untuk Pelayanan Publik
Istimewa
Gubsu Edy Rahmayadi

jaringberita.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima anugrah predikat kepatuhan pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman RI karena berhasil masuk ke dalam lima besar predikat kepatuhan pelayanan publik terbaik se-Indonesia, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Kamis (26/1/2023).


Dalam kesempatan itu, Edy mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman, atas segala arahan dan motivasi, sehingga Sumut berhasil meraih 5 besar terbaik se-Indonesia dalam hal Pelayanan Publik. Namun dia mengaku belum berbesar hati, karena masih ada Kabupaten/Kota di Sumut yang masuk zona merah.

"Karena dari 33 kabupaten/kota saya, lima di antaranya masih berada di zona merah dalam hal pelayanan publik. Dalam memberikan fasilitas infrastruktur pelayanan publik saja kita masih belum mampu, dan saya harap dapat dilakukan perbaikan ke depan," ucapnya.

Untuk itu Edy meminta pada Kabupaten/kota yang masih di zona merah, yakni Labusel, Sibolga, Padangsidimpuan, Nias Utara, dan Binjai, untuk dapat berkonsultasi dengan Ombudsman mengenai perbaikan pelayanan publik ini.

"Kita harapkan kedepan bagi kabupaten/kota di Sumut yang berada di zona merah untuk dapat meningkatkan kembali pelayanan publik. Tahun lalu Pemprov Sumut juga masuk dalam zona kuning. Namun dengan perbaikan yang dilakukan saat ini Pemprov Sumut meraih penghargaan," katanya.

Kepala Ombudsman Ri Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan Ombusdman RI di Jakarta pada 22 Desember tahun lalu. Dimana dari keseluruhan se-Indonesia, Pemprov Sumut masuk dalam lima besar nilai tertinggi.

"Apa yang dinilai dalam pelayanan publik ini adalah sejauh mana Pemda menjalankan pelayanan publik dengan peraturan, undang-undang, serta kepatuhan Pemda dalam melakukan pelayanan publik di ruang layanan yang disiapkan, baik manual maupun elektronik," katanya.

Abyadi menjelaskan, yang dinilai dalam pelayanan publik antara lain, Pemda diwajibkan menyiapkan fasilitas pelayanan di antaranya ruang tunggu, loket pengaduan dan sebagainya, yang kesemuanya merupakan hak yang diperoleh masyarakat. Kemudian pemahaman petugas pelayanan publik dalam melayani masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan upaya dalam mendorong Pemda dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelayanan publik yang baik sesuai standar pelayanan publik," katanya.

Baca Juga:
Editor
:
Tags
beritaTerkait
Kapolres Hadiri Safari Ramadhan Gubsu
Kapolres Hadiri Safari Ramadhan Gubsu
Pemerintah Pusat Maupun Daerah, Memaksimalkan Penerapan Digitalisasi Birokrasi Seluruh Level
PJ Gubsu Kukuhkan Satuan Tugas Sekolah Bersih Narkoba  Provinsi Sumut
Pemprov Sumut Lakukan Intervensi Produksi, Distribusi dan Konsumsi
Sebanyak Ribuan Relawan Sumut Ikut Aksi Bersih-Bersih WCD 2023
komentar
beritaTerbaru